Kuala Lumpur (ANTARA) - Pemerintah Malaysia tidak akan menggunakan kembali pendekatan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau penguncian wilayah secara besar-besaran seperti sebelumnya dalam mengatasi penularan COVID-19.
Hal itu disampaikan Menteri Senior Pertahanan Hishammuddin Tun Hussein pada jumpa pers usai Musyawarah Kwartet Menteri COVID-19, Selasa.
Namun demikian, kata dia, pemerintah Malaysia tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah lebih ketat di tengah penularan varian Omicron.
Hishammuddin mengatakan langkah lebih ketat tersebut termasuk menyekat pergerakan keluar-masuk pendatang dari lebih banyak negara jika negara yang bersangkutan didapati berisiko tinggi menyebarkan Omicron.
Dia mengatakan seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan Malaysia Khairy Jamaluddin hingga saat ini ada 245 kasus Omicron di Malaysia.
Sebagian besar kasus penularan varian ini, ujar dia, adalah pelaku perjalanan dari luar negari.
Hishammuddin menjelaskan keputusan untuk tidak melaksanakan PKP secara besar-besaran merupakan bagian dari persiapan untuk memasuki transisi ke fase endemik.
"Pengumuman transisi ke fase endemik selama ini ditangguhkan karena pemerintah sedang memantau penularan varian Omicron dan banjir yang melanda beberapa negera bagian baru-baru ini," katanya.
Berita Terkait
Rumah sakit di Korsel tutup bangsal di tengah aksi protes dokter
Kamis, 28 Maret 2024 9:35 Wib
Kemlu: Tidak ada korban WNI dalam insiden jembatan ambruk Baltimore
Kamis, 28 Maret 2024 9:33 Wib
Kemlu RI pastikan segera pulangkan 6 ABK WNI yang tenggelam di Jepang
Kamis, 28 Maret 2024 9:31 Wib
Rusia sebut Badan Keamanan Ukraina harus dinyatakan organisasi teroris
Rabu, 27 Maret 2024 15:15 Wib
BRIN paparkan rencana pengembangan reaktor generasi IV dalam ATOMEXPO
Selasa, 26 Maret 2024 14:09 Wib
Menteri Israel hengkang dari pemerintahan darurat Netanyahu
Selasa, 26 Maret 2024 13:04 Wib