Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengingatkan pemerintah Indonesia terutama lembaga penegak hukum agar hati-hati dalam menerapkan kebijakan hukuman mati karena dampaknya dunia internasional akan menyoroti hal itu.
"Bisa saja disorot PBB atau dunia internasional karena Indonesia masuk ke dalam negara yang masih menerapkan hukuman mati," kata anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Meskipun saat ini penerapan hukuman mati sedang dimoratorium atau ditangguhkan, namun dia mengingatkan agar pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian jika sudah mengarah pada penerapan hukuman mati.
Hal itu dia katakan menanggapi kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan oleh Herry Wirawan terhadap 13 santri di Bandung, Jawa Barat. Kebanyakan korbannya adalah perempuan remaja dan anak-anak, yang bahkan di antara mereka ada yang sampai hamil dan melahirkan.
Wirawan --pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren di Bandung-- dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum.
Hapsara mengatakan, sebagian besar negara di dunia telah menghapuskan pidana hukuman mati atau paling tidak menunda kebijakan itu.
Pada satu sisi, Komnas HAM juga mengingatkan Indonesia telah meratifikasi konvensi antipenyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh PBB.
"Artinya, ratifikasi ini juga harus menjadi pertimbangan dari semua aparat penegak hukum, pejabat dan pembuat kebijakan," ujar Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM/Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM itu.
Terkait tuntutan yang dilayangkan jaksa penuntut umum terhadap Wirawan, Komnas HAM menegaskan mereka tetap menghormati proses hukum. Selain itu, lembaga itu juga tidak bisa melakukan intervensi atas kebijakan yang diambil.
Akan tetapi, Komnas HAM tetap bersuara sesuai ranah lembaga termasuk memberikan sejumlah pertimbangan misalnya mengenai pembahasan RUU KUHP yang sedang dibahas dengan harapan nanti secara lambat laun pidana hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok bagi pelaku kejahatan.
Berita Terkait
Ulama dan santri bersalawat bersama sambut Prabowo di Banten
Minggu, 28 Januari 2024 5:59 Wib
Presiden Jokowi ajak santri gunakan hak pilih sebaik mungkin pada Pemilu 2024
Selasa, 23 Januari 2024 8:01 Wib
Presiden ke Jateng serahkan sertifikat tanah hingga hadiri apel santri
Senin, 22 Januari 2024 8:17 Wib
Yenny Wahid ajak santri gunakan hak pilih
Minggu, 7 Januari 2024 8:59 Wib
Said Aqil nyatakan netral dan doakan semua paslon dalam Pilpres 2024
Senin, 11 Desember 2023 7:02 Wib
Muhadjir Effendy dorong para santri jadi pemimpin pada masa mendatang
Kamis, 9 November 2023 6:10 Wib
KPU Kabupaten Sigi sosialisasikan Pemilu 2024 kepada santri
Selasa, 24 Oktober 2023 16:02 Wib
KPU Parigi Moutong ajak santri cerdas memilih di Pemilu 2024
Minggu, 22 Oktober 2023 22:51 Wib