Pemkot Palu tata kawasan ekonomi untuk tampung PKL

id Sulteng,Sandi,Palu,Ppkm,Pkl

Pemkot Palu  tata kawasan ekonomi untuk tampung PKL

Seorang anak membeli mainan di Pasar Tradisional Masomba di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (8/9/2021). Aktivitas jual beli pada sejumlah pasar tradisional di daerah tersebut kembali bergeliat setelah sempat sepi akibat terdampak pengetatan aktivitas masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/aww.

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu terus berbenah menata kawasan-kawasan ekonomi untuk menampung para Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) agar kota itu bebas dari PKL yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya.

"Menyiapkan kawasan yang khusus sebagai tempat berjualan PKL. Saat ini kami tengah mencari dan mengidentfikasi lahan-lahan milik pemerintah daerah untuk dibuat sebagai zona ekonomi khusus bagi PKL,"kata Kepala Dinas kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Tenaga Kerja Kota Palu Setyo Susanto, Jumat.

Yang tidak kalah penting, kata Setyo, lahan tersebut harus masuk dalam zona hijau atau zona aman dari resiko bencana gempa, tsunami dan likuefaksi agar PKL yang berdagang dan masyarakat yang datang untuk berbelanja merasa nyaman dan tentunya aman.

Selain mengidentifikasi lahan-lahan milik pemerintah daerah, ia mengatakan pihaknya juga mencari lahan-lahan milik masyarakat yang masuk dalam kriteria kawasan ekonomi untuk PKL tersebut. Jika lahan milik masyarakat itu masih kosong dan belum digunakan maka Pemkot Palu akan memanfaatkannya.

"Selain itu kami juga meminta seluruh lurah untuk menyiapkan lahan di wilayahnya sebagai kawasan ekonomi untuk menampung PKL. Ini kami lakukan juga dalam rangka mempersiapkan diri mengikuti piala Adipura,"ujarnya.

Ia yakin jika seluruh PKL yang saat ini masih menempati ruang-ruang yang tidak sesuai peruntukannya dapat berjualan di kawasan-kawasan ekonomi tersebut, wajah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) akan tertata rapi dan indah.

Sehingga dengan demikian akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat melalui kawasan-kawasan ekonomi yang tertata secara rapi dan terukur.