Pemkot Palu harap ASN budayakan kerja berorientasi pelayanan publik

id ASN, reformasi birokrasi, Pemkotpalu, wawalipalu, Reny Lamadjido, sulteng

Pemkot Palu  harap ASN budayakan kerja berorientasi pelayanan publik

Ilustrasi - ASN. (ANTARA/Ardika)

Palu (ANTARA) -
Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, berharap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah kota tersebut membudayakan kinerja yang berorientasi pada pelayanan publik, kata Wakil Wali Kota Palu Reny A. Lamadjido di Palu, Jumat.

"Tolak ukur kinerja pegawai yang baik dapat dinilai dari seberapa optimalnya pelayanan publik dijalankan," kata Reny di Palu, Jumat.

Dia menjelaskan nilai inti ASN BerAKHLAK, yakni Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, wajib dimanifestasikan oleh seluruh ASN dalam pencapaian kinerja optimal di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal itu selaras dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN.

Esensi dari SE tersebut, lanjut Reni, ialah mendorong kinerja ASN Pemkot Palu agar menjadi bermutu dan sadar terhadap tanggung jawab, sekaligus meningkatkan wawasan kebangsaan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Implementasi core values berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini yang menjadi pegangan ASN dalam menjalankan tugas," jelasnya.

Dia menambahkan kebijakan Pemerintah pusat menyangkut budaya kerja ASN sesuai dengan salah satu program prioritas Pemkot Palu, yakni reformasi birokrasi, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD).

Reformasi birokrasi merupakan upaya Pemkot Palu untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek keorganisasian, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur negara.

"Kami tidak henti-hentinya mendorong etos kerja pegawai, baik pegawai non-ASN maupun ASN, karena kami menginginkan pemerintahan pemerintahan yang bersih; guna mewujudkan harapan itu tentu dibutuhkan kerja kolektif," ujarnya.