Pemprov Sulteng libatkan 400 petani di kawasan pangan nusantara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov) melibatkan 400 petani di kawasan pangan nusantara (KPN) untuk menggenjot realisasi menjadi penyangga ibu kota negara (IKN) yang baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

 

"Tahap awal akan dilibatkan sebanyak 400 petani di lahan seluas 200 hektare untuk menggenjot realisasi menjadi penyangga ibu kota negara baru di Kaltim," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng yang juga Sekretaris Pelaksana Tim Transisi Pembangunan KPN, Ridha Saleh di Palu, Senin.

 

Dia menjelaskan lahan dengan total 200 hektare itu masuk dalam prioritas sebagai tahap awal, untuk ditanami jagung dan sorgum secara simbolis oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada November 2022.

 

Selanjutnya, pihaknya menargetkan kawasan pangan nusantara mulai terbuka dan beroperasi secara 100 persen pada 2023.

 

"Hari ini sudah dimobilisasi lagi dua alat berat yaitu buldozer masuk dalam kawasan KPN untuk mempercepat pembukaan lahan 100 hektare tersebut, sedangkan ekskavator sudah tersedia di lokasi tinggal beroperasi," ujarnya.

 

Sementara Camat Dampelas, Arwin, dihubungi dari Palu, Senin, mengatakan, masyarakat setempat menyambut antusias keberadaan KPN.

 

"Masyarakat antusias menyambut itu karena KPN memberikan dampak positif kepada mereka seperti akses jalan terbuka dan sumber air bersih," ujar Arwin melalui sambungan telepon dari Palu, Senin.

 

Ia menjelaskan sebelum akses jalan terbuka masyarakat yang ingin mengangkut hasil kebun harus melewati jalur laut atau dapat menggunakan gerobak dengan waktu tempuh 4 sampai 5 jam.

 

Namun dengan terbuka akses jalan saat ini, waktu tempuh dipangkas menjadi lebih singkat hanya 15 sampai 20 menit dengan jarak 9 kilometer (km).

 

"Jadi terbuka akses jalan dan adanya ketersediaan air menambah semangat masyarakat untuk merespon keberadaan kawasan pangan, karena beberapa warga sudah berani membeli kendaraan sendiri untuk mengangkut hasil kebunnya sehingga tidak lagi menyewa gerobak atau lewat jalur laut," tambahnya.

 

Oleh karena itu pihaknya memastikan tidak ada konflik atau penolakan dari masyarakat atas keberadaan proyek KPN, sebaliknya masyarakat berharap dapat dilibatkan di dalam kawasan tersebut.

 

"Kami selaku unsur pemerintah menjamin tidak ada masyarakat yang terabaikan, akan tetapi kalau melihat sejarah siapa yang pernah memulai membuka di lahan disini sekitar 30 tahun lalu itu yang diprioritaskan," demikian Arwin.