Pemkab Banggai Kepulauan-Bakti percepat bangun wilayah tertinggal

id ihsan basir,pemkab banggai kepulauan,pemkab bangkep,bupati bangkep,BTS,Teknologi informasi komunikasi

Pemkab Banggai Kepulauan-Bakti percepat bangun wilayah tertinggal

Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir (ANTARA/HO-Prokopim Setda Pemkab Bangkep)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informasi bersinergi untuk percepatan pembangunan wilayah tertinggal melalui penyediaan sarana teknologi informasi komunikasi (TIK).

Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir dihubungi dari Palu, Rabu (28/9), mengemukakan percepatan pembangunan wilayah-wilayah tertinggal melalui penyediaan sistem menjadi satu prioritas pembangunan yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan TIK.

"Dalam konteks ini Pemkab Banggai Kepulauan bersinergi dengan Kementerian Kominfo khususnya Bakti untuk penyediaan teknologi informasi komunikasi," ucapnya.

Ia mengatakan penyediaan sistem TIK perlu didukung dengan ketersediaan sarana berupa Base Transceiver Station (BTS) atau tower pemancar jaringan telekomunikasi dan informasi.

Pihaknya telah bertemu dengan pihak Bakti Kementerian Kominfo dan membahas pembangunan BTS di wilayah itu, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap sistem komunikasi berbasis digital.

Berdasarkan data Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Kabupaten Banggai Kepulauan bahwa tahun 2021 Bakti membangun 57 BTS di daerah setempat. Pada tahun 2022 akan dibangun enam BTS dari usulan Pemkab Banggai Kepulauan sebanyak 26 BTS.

Dinas Infokom Kabupaten Banggai Kepulauan menyebut enam BTS dibangun di enam desa tahun 2022 ini, dari total usulan 26 BTS untuk 26 desa.

"Pengusulan pembangunan BTS diusulkan melalui aplikasi yang telah dibuat oleh Bakti Kominfo," ujarnya.

Pemkab setempat tetap mengusulkan pembangunan BTS untuk tahun 2023, agar wilayah-wilayah tertinggal segera keluar dari ketertinggalan.

"Kami tetap mengusulkan untuk tahun depan, dan akan menunggu jawaban dari pihak Bakti apakah masih akan mendapat kuota atau seperti apa nantinya," ujarnya.

Ia menambahkan ketersediaan BTS penting untuk menunjang sistem komunikasi dan informasi berbasis digital dan elektronik yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memasarkan produk-produk hasil pertanian, perikanan dan kelautan, UMKM, peternakan, kerajinan tangan.