Indeks Demokrasi Di Sulteng Cenderung Meningkat

Palu,  (antarasulteng.com) - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Sudarto mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat, meski secara nasional masih berada di peringkat 14 pada 2014.

Hal itu disampaikannya pada fokus grup diskusi IDI 2015 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah, di salah satu hotel di Palu, Senin.

Posisi IDI Sulawesi Tengah tersebut jauh lebih baik dibanding 2009 yang berada di peringkat 24 nasional.

Dalam siaran pers disebutkan berdasarkan perhitungan 2009, IDI Sulawesi Tengah sebesar 66,02 poin, namun turun sedikit menjadi 64 poin pada 2011 namun pada 2014 naik menjadi 73,04 poin.

Jika dibandingkan dengan Indeks Demokrasi Nasional, IDI Sulawesi Tengah selama enam tahun terakhir cenderung semakin membaik dari peringkat 24 tahun 2009 menjadi peringkat 14 pada tahun 2014.

Sudarto mengatakan indeks demokrasi menurut aspek kebebasan sipil di Sulawesi Tengah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terpotret dengan indeks kebebasan sipil pada tahun 2014 sebesar 86,56.

"Ini mencerminkan bahwa masyarakat sudah diberikan ruang dan kebebasan untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi dalam kehidupan berdemokrasi," katanya.

Sudarto mengatakan terdapat tiga aspek untuk mengukur IDI yakni kebebasan sipil, hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi yang dibentuk. Semuanya berdasarkan data peristiwa yang terjadi di masyarakat, mencakup peristiwa demokrasi yang berkembang.

Menurut dia, aspek hak-hak politik di Sulawesi Tengah masih dikategorikan rendah sebesar 59,61 pada 2014. Rendahnya indeks aspek politik disebabkan oleh maraknya demonstrasi yang berujung pada tindakan kekerasan dan pengerusakan fasilitas umum.

Untuk itu kata Sudarto, perlu terus diupayakan pendidikan politik yang berwawasan kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Sementara aspek lembaga demokrasi pada 2014 sebesar 83,42 dan cenderung meningkat. Hal ini tentu saja mencerminkan peran lembaga demokrasi, partai politik dan peran birokrasi pemerintah daerah yang semakin meningkat.

"Perlu saya informasikan, pengumpulan data Indeks Demokrasi Indonesia melalui beberapa tahapan yaitu review berita surat kabar dan dokumen, kemudian dilanjutkan dengan `focus group discussion` dan wawancara yang mendalam," katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah GA Masser mengatakan terdapat tiga poin penting tujuan dari penyusunan IDI, yakni mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi.

Selain itu mengukur perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi dengan menunjukkan variable atau indikator yang kurang berkembang serta memperoleh gambaran perkembangan demokrasi antar provinsi.