Ilustrasi -Pengunjung berbelanja di lapak penjualan campuran dan minyak goreng di Pasar Tavanjuka, Palu, Sulawesi Tengah, Jumat (1/4/2022). ANTARA/Basri Marzuki
Palu (ANTARA) -
Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi daerah, salah satunya menjaga stabilitas harga pangan.
"Atas arahan tersebut, kami menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan rutin bersama pemangku kepentingan, guna menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan barang, dan menjaga daya beli masyarakat," kata Wakil Wali Kota Palu Reny A Lamadjido usai rapat koordinasi pengendalian inflasi dengan pemerintah pusat secara virtual di ruang pertemuan Bappeda Palu, Senin.
Sesuai arahan pemerintah pusat, kata Reny, dalam menghadapi situasi global penuh dengan ketidakpastian tahun 2023, sehingga langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi itu sudah harus dilaksanakan.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya membangun komitmen tim pengendali inflasi daerah (TPID) melalui program pengendalian.
"Selanjutnya melakukan koordinasi tim pengendali inflasi pusat yang bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi barang," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan harus bergandengan melakukan intervensi kepada masyarakat guna menjaga menjaga stabilitas perekonomian daerah.
Sebab, kata Reny, pemerintah daerah siap atau tidak siap dengan keadaan perekonomian yang dinamis ke depan harus mampu menciptakan solusi, supaya bila sewaktu-waktu situasi ini berubah, maka sudah ada bantalan pengaman menjaga daya beli masyarakat. Wakil Wali Kota Palu, Reny A Lamadjido. ANTARA/Moh Ridwan.
Dia mengemukakan setiap pekan TPID juga diarahkan melakukan rapat evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya, untuk mengetahui sejauh mana langkah pengendalian di lapangan dan apa kendala dihadapi.
"Lewat pertemuan rutin ini untuk mengukur sejauh mana capaian intervensi yang telah dilaksanakan dan apa kendala dihadapi, sekaligus saling memberikan penguatan guna meningkatkan soliditas TPID," tutur Reny.
Ia menambahkan bahwa menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan stimulus, dan bantalan sosial lainnya masih menjadi strategi pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
"Berbagai program diintervensi pemerintah pusat kepada masyarakat, di antaranya bantuan sosial langsung tunai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BLT BBM ), bantuan sosial tunai sembako, bantuan subsidi upah bagi tenaga kerja. Langkah ini untuk menjaga daya beli masyarakat," demikian Reny.
