Wabup Sigi minta pemerintah desa mendata lengkap warga miskin

Sigi, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi meminta 177 pemerintah desa di daerah itu segera melakukan perbaikan dan pendataan secara lengkap warga miskin, untuk menjadi landasan intervensi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Sigi memiliki program Kartu Sigi Masagena yang diprioritaskan kepada warga kurang mampu. Oleh karena itu, pemerintah desa harus segera melakukan perbaikan data kondisi sosial masyarakat," ucap Samuel Pongi di Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa.

Sebelumnya Bupati Sigi Mohamad Irwan telah melantik dan mengambil sumpah 129 kepala desa terpilih pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 se-Kabupaten Sigi. Pelantikan terhadap 129 kepala desa itu berlangsung pada 29 Desember 2022.

Samuel meminta kepada kepala desa segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan melakukan pendataan masyarakat kurang mampu, agar masyarakat kurang mampu di desa, dapat terakomodir dalam Program Kartu Sigi Masagena.

"Yang terpenting adalah data, sehingga program ini bisa tepat sasaran, sekaligus dengan data menjadi bahan evaluasi sejauh mana dampak dari program ini," ujarnya.

Ia menjelaskan melalui Program Kartu Sigi Masagena, Pemerintah Kabupaten Sigi memberikan beasiswa kepada masyarakat kurang mampu, dan pemberian layanan kesehatan gratis.

Pemerintah Kabupaten Sigi menyebut terdapat 12.334 keluarga warga ekonomi menengah ke bawah yang akan menjadi penerima manfaat Program Sigi Masagena.

Setiap keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat Program Kartu Sigi Masagena, maka Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Sosial akan memasang plang bermerek di rumah warga penerima manfaat program tersebut.

"Program ini tidak diperuntukkan bagi warga yang telah terakomodir dalam BPJS Kesehatan. Untuk layanan kesehatan gratis Program Kartu Sigi Masagena, diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu dan tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan," sebutnya.

"Olehnya sangat kami harapkan peran serta pemerintah desa dalam mendata masyarakatnya, yang disinkronkan dengan data yang ada pada Dinas Sosial, untuk selanjutnya diintervensi," kata dia.