Tujuh Venue PON Belum Selesai Dibangun

id Venue PON belum selesai

Tujuh Venue PON Belum Selesai Dibangun

Gubernur Riau Rusli Zainal (tengah) bersama Menpora Andi Mallarangeng (kanan) usai pertemuan di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (7/6) malam membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam persiapan PON XVIII/2012 di Riau, 9-20 September 2012. (ANTARA)

Setelah lebaran berbagai macam pekerjaan bisa dipercepat lagi. insya Allah bisa selesai tepat waktu. Presiden akan membuka tanggal 11 september. Maka insya Allah semua berjalan baik," katanya seusai menemui Presiden."
Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengatakan akan mempercepat pembangunan tujuh venue untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau yang hingga kini belum selesai dikerjakan.

Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menyakini tujuh venue tersebut akan selesai tepat waktu sebelum dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 September 2012.

"Setelah lebaran berbagai macam pekerjaan bisa dipercepat lagi. insya Allah bisa selesai tepat waktu. Presiden akan membuka tanggal 11 september. Maka insya Allah semua berjalan baik," katanya seusai menemui Presiden.

Ia mengatakan dalam rapat koordinasi sebelum lebaran, telah diputuskan untuk memberikan pendampingan kepada PB PON yang diketuai gubernur.

"Terutama dalam hal mempersiapkan tujuh venue dan APBD sudah diketuk, sehingga semuanya bisa digunakan," katanya.

Menurut Menpora, dari tujuh venue yang belum selesai, lapangan tembak yang paling mendesak.

"Tetapi kita sepakat untuk mengutamakan fungsinya. Artinya alat - alat segera dipasang dan bisa digunakan," katanya.

Sementara untuk lapangan softball dan baseball, saat ini pengerjaannya mendekati selesai.

"Lapangannya waktu kesana juga sudah siap. tinggal tribunnnya yang belum selesai, mungkin atapnya," katanya.

Ia menambahkan, guna memperbaiki pengawasan pencairan anggaran dana APBD yang akan digunakan agar sesuai peruntukan dan tisak melanggar peraturan, terdapat tim  pengarah dari para menteri terkait, Kepolisian, Kejaksaan Agung, BPKP, LKPP dan instansi terkait lainnya.

"Pendampingan untuk supaya bisa menggunakan dana APBD, kalau dari pemerintah pusat ada Rp100 miliar untuk penyelengaraan, tapi untuk penyelenggaraan bukan untuk venue," katanya.(Ant)