FKUB Sulteng terus gencarkan "Muhibah Kerukunan" cegah politik identitas

id Ketua fkub,Fkub sulteng,Zainal abidin,Pemilu,Politik identitas

FKUB Sulteng terus gencarkan "Muhibah Kerukunan" cegah politik identitas

Ketua FKUB Sulteng Profesor Kiai Haji Zainal Abidin (kiri) berbincang dengan Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Sulteng Andilala (kanan) (ANTARA/Moh Ridwan)

Palu (ANTARA) - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terus menggencarkan Program "Muhibah (Cinta) Kerukunan" untuk mencegah politik identitas pada Pemilihan Umum 2024 .

"Iya, untuk tahun 2023 ini salah satu fokus FKUB Sulteng adalah pencegahan politik identitas," ucap Ketua FKUB Sulteng Zainal Abidin, di Palu, Senin.

Zainal mengatakan Program "Muhibah Kerukunan" merupakan salah satu program unggulan dan inovasi yang dilakukan FKUB Sulteng. Melalui program ini, kata dia, seluruh pengurus FKUB yang terdiri atas berbagai tokoh agama mengunjungi rumah ibadah di Sulteng untuk berdialog dengan umat.

Tahun ini, ujar dia, Program "Muhibah Kerukunan" ditingkatkan muatannya, dari sebelumnya yang lebih fokus pada penguatan moderasi beragama tahun ini ditambahkan dengan pencegahan politik identitas.

"Dengan demikian diharapkan para tokoh agama, pengurus rumah ibadah, pimpinan atau majelis rumah ibadah agar berperan mencegah politik identitas," ungkapnya.

Dia menegaskan politik identitas berbasis agama sangat kontradiktif dengan nilai-nilai ajaran setiap agama yang semestinya mendorong dan menginspirasi pengan untuk mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan bersama.

Politik identitas, menurut Zainal, merupakan salah satu strategi yang digunakan kelompok tertentu untuk mendapatkan suara masyarakat dengan menyalahgunakan persamaan, baik itu persamaan kelompok, ras, agama, dan daerah asal.

Oleh karena itu, katanya, politik identitas pada dasarnya berpotensi menciptakan sekat-sekat antarwarga berdasarkan identitas primordial seperti ras, suku, agama, dan gender.

"Hal ini jika dibiarkan akan menjadi ancaman bagi nasionalisme," tambahnya.

Menurut dia, politik identitas yang berbasis pada agama bukan hanya mengancam semangat nasionalisme, tetapi dapat menghancurkan bangunan kerukunan umat beragama.

"Kelompok mayoritas akan merasa memiliki hak istimewa dari kelompok lainnya dan ini tentu saja bertentangan dengan salah satu pilar kebangsaan kita, Bhinneka Tunggal Ika," kata Zainal.

Sementara itu, anggota KPU Provinsi Sulteng Bidang Sosialisasi, SDM, dan Partisipasi Masyarakat Sahran Raden mengemukakan politik identitas menjadi prioritas utama KPU dalam menyosialisasikan pemilu dan pendidikan pemilih di masyarakat.

Ia menyebut politik identitas menjadi satu tantangan yang dihadapi KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan serentak kepala daerah.

"Politik identitas masih cenderung digunakan oknum dan kelompok tertentu dalam kontestasi pada momentum pemilu," ujarnya.

Kelompok yang menggunakan politik identitas, kata dia, cenderung memanfaatkan manusia secara politis karena persamaan identitas yang mencakup ras, etnis,  gender, dan agama tertentu.
Pewarta :
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2023