Kanwil DJPb: Pertambangan bantu perbaikan ekonomi daerah

id Kanwil Perbendaharaan, Kemenkeu, pertumbuhan ekonomi, ekonomi daerah, Sulteng, pertambangan

Kanwil DJPb: Pertambangan bantu perbaikan ekonomi daerah

Konferensi pers terkait kinerja positif APBN Sulawesi Tengah yang berlangsung di Aula Kanwil DJPb Sultteng, Kota Palu, Selasa (07/02/2023). ANTARA/Kristina Natalia (Foto ANTARA/Kristina Natalia)

Palu (ANTARA) -
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi mencatat sektor industri pertambangan memberikan dampak positif membantu perbaikan perekonomian daerah.


 


"Perbaikan ekonomi regional juga tercermin pada kinerja berbagai lapangan usaha yang tumbuh positif, khususnya sektor Industri pengolahan, pertambangan dan konstruksi," kata Kakanwil Perbendaharaan Sulteng Arfa Ampri saat konferensi pers kinerja positif APBN Sulawesi Tengah tahun 2022 di Palu, Selasa.


 


Ia menjelaskan, ekonomi Sulteng triwulan IV tahun 2022 tumbuh impresif sebesar 18,96 persen, dengan tingkat pertumbuhan tersebut maka level produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi ini secara kumulatif berada diangka 15,17 persen. 


 


Pertumbuhan ekonomi provinsi ini tahun lalu berada di atas target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sulteng sebesar 5,88 persen maupun target nasional dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2022 sebesar 9,10 persen.


 


"Tentunya ini memberikan dampak positif bagi daerah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi ke depan," ujarnya.


 


Dikemukakannya, kinerja ekonomi yang kuat tersebut ditopang oleh tingkat konsumsi domestik yang semakin membaik dan pertumbuhan investasi, serta kinerja positif perdagangan internasional Sulteng yang konsisten mencatatkan surplus neraca perdagangan dalam 48 bulan terakhir. 


 


"Meski beberapa waktu ke belakang ekonomi dihadapkan pada persoalan inflasi, kenaikan harga komoditas pangan dan energi serta pelemahan rupiah, tidak menggerus potensi pertumbuhan ekonomi Sulteng," tambahnya..


 


Menurut dia, potensi pertumbuhan ini kedudukannya diyakini masih di level yang cukup terkendali, namun demikian dampak perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 masih tetap diwaspadai.


 


"Dunia sedang diperhadapkan dengan ancaman resesi global, oleh karena itu perlu langkah-langkah alternatif dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengamankan ekonomi positif ini," demikian Arfa.