Pemprov Sulteng: Peran petani strategis tingkatkan ekonomi daerah
Parigi, Sulteng (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan peran petani sangat strategis dalam membantu peningkatan ekonomi daerah.
"Peran petani sangat menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu sektor pertanian masih tetap menjadi prioritas pemerintah untuk dipertahankan dan dikembangkan," kata Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun Amir saat menghadiri panen padi Nusantara di Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu.
Menurut dia, usaha yang paling menjanjikan dan tangguh terhadap dampak resesi salah satunya yakni sektor pertanian, karena bahan pangan selalu dibutuhkan sehingga dinilai tidak berpengaruh terhadap produksi dan kegiatan usahanya.
Berbeda dengan industri pertambangan, yang memiliki modal besar di samping itu potensi kandungan mineral sangat terbatas, sedangkan pertanian sebagai sumber pokok pangan yang dibutuhkan setiap hari.
"Masa depan Sulawesi Tengah ke depan ada di tangan petani. Oleh karena itu pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat supaya pendapatan petani lebih meningkat," ucapnya.
Ia menjelaskan, Sulteng salah satu daerah yang mengalami kemajuan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional 29,11 persen dan nilai tukar petani (NTP) naik di atas 100 poin (BPS 2022).
Hal ini terjadi, tidak terlepas dari dorongan Kementerian Pertanian (Kementan) melalui program indeks pertanaman 400 (IP400), yang mana petani didorong panen empat kali dalam setahun, yang biasanya hanya melakukan panen dua kali setahun.
"Selain pertumbuhan ekonomi, investasi Sulteng juga berada di urutan tiga besar nasional menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2022," ujarnya.
Lalu dari segi pendapatan asli daerah dari sebelumnya Rp900 miliar lebih, kini meningkat menjadi Rp1,7 triliun. Ini terjadi karena adanya partisipasi masyarakat dalam memajukan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menambahkan, giat ini merupakan bagian dari rangkaian panen raya nusantara satu juta hektare padi yang dilakukan Kementan yang mulai dilakukan sejak 9 Maret 2023.
"Pemerintah juga telah memfasilitasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR), olehnya petani harus memanfaatkan peluang ini, dan kami meminta pihak perbankan tidak mempersulit petani dalam pengurusan administrasi," demikian Ma'mun.