Sekolah Ajukan Sendiri Siswa Miskin Dapat KIP

Palu, (antarasulteng.com) - Sejumlah sekolah di Kota Palu mengatakan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa miskin harus diajukan sendiri masing-masing sekolah ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa.

"Hingga kini kami masih mendata siswa miskin yang berhak mendapatkan KIP," kata Kepala SMP Negeri 6 Palu, Arsid Nurdin, Senin.

Ia mengatakan pada 2015 siswa miskin di sekolah itu yang mendapatkan bea siswa sampai sekarang ini ada sekitar 116 orang.

Pada 2016 ini, kata mantan Kepsek SMPN 2 Palu itu, masih akan diusulkan lagi siswa miskin untuk mendapatkan KIP.

Arsad mengatakan pihak sekolah sementara melakukan pendataan berapa lagi siswa yang berhak mendapatkan KIP di SMPN 6 Palu.

Setelah datanya sudah lengkap, barulah kemudian diusulkan ke Kemendikbud

Untuk memastikan bahwa siswa bersangkutan benar-benar layak untuk menerima bantuan pendidikan tersebut, maka pihak sekolah akan melakukan verifikasi di lapangan.

Artinya, sekolah akan mendatangi rumah-rumah orangtua siswa dan melalukan verifikasi untuk mendapatkan data yang akurat bahwa siswa bersangukutan patut menerima KIP.

Hingga kini, jumlah siswa yang telah mendapatkan bea siswa miskin di sekolah yang dipimpinnya itu sebanyak 116 orang.

Selama ini dan sampai sekarang, ratusan siswa miskin di SMPN 6 Palu menerima bea siswa langsung dari bank penyalur. Kalau siswa SMPN 6, pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang datang langsung ke sekolah dan mencairkanya kepada setiap siswa.

Hal senada juga disampaikan Kepsek SMKN 3 Palu (dahulu adalah Sekolah Tehnik Menengah/STM), Triyono.

Ia mengatakan khusus penerima KIP di lingkungan sekolah itu masih sementara dalam proses.

"Kita masih sedang mendata siswa-siswa yang berhak dan layak untuk mendapatkan KIP," katanya.

Arsid juga mengatakan bahwa jumlah siswa yang menerima bea siswa di SMKN 3 Palu sekitar 150 orang.

Pemerintah berharap dengan adanya program KIP tersebut tidak ada lagi siswa di seluruh Tanah Air yang tidak bersekolah hanya karena faktor ekonomi atau biaya.

Program ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada semua anak di Indonesia bersekolah.

"Tidak ada lagi alasan anak tidak sekolah karena masalah biaya," kata kedua Kepsek di Palu itu.