Kemenkumham upaya wujudkan laporan keuangan bersih dan akuntabel

Selasa, 4 Juli 2023 16:37 WIB

Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng Budi Arga Situngkir saat membuka kegiatan rekonsiliasi data laporan keuangan dan pemutakhiran BMN semester I Tahun Anggaran 2023 di Palu, Selasa (4/7/2023). (ANTARA/Nur Amalia Amir)

Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah berupaya mewujudkan laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang bersih, transparan dan akuntabel.

"Kegiatan ini menekankan untuk mengelola keuangan secara bersih dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," kata Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Sulteng Budi Arga Situngkir saat membuka kegiatan rekonsiliasi data laporan keuangan dan pemutakhiran BMN semester I Tahun Anggaran 2023 di Palu, Selasa.

Ia menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut, yakni untuk mendapatkan data valid terkait pagu belanja dan pendapatan, realisasi belanja dan pendapatan, dan aset, meliputi aset lancar, aset tetap dan aset lainnya untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2023.

Budi mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) semester I Tahun Anggaran 2023 mulai dari tingkat satuan kerja, wilayah maupun tingkat kementerian dan lembaga.

Ia meminta para operator keuangan untuk serius dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan tersebut dan memperhatikan terkait permasalahan data, seperti kesalahan pencatatan awal, kode barang, persediaan dan aset tetap pada modul komitmen, ketidaksesuaian penggunaan akun belanja, selisih transfer masuk dan transfer keluar.

Ia mengatakan pelaksanaan kegiatan ini, juga sebagai salah satu upaya agar Kemenkumham RI dapat mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-15 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan.

"Tidak lagi lama lagi, rekonsiliasi secara nasional. Mari wujudkan laporan keuangan dan BMN kita dengan sebaik-baiknya dan mempertahankan prestasi sebelumnya dalam pengelolaan keuangan yang begitu baik,” katanya.

Ia mengimbau kepada seluruh jajarannya agar memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun komunikasi dan koordinasi sehingga kendala yang mungkin dihadapi pada proses penyusunan laporan keuangan bisa teratasi.

Dalam kesempatan itu, pihak Kemenkumham menghadirkan pembina dan narasumber, seperti Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palu.