Palu Butuh Rp7,2 Triliun Bangun KEK

Palu,  (antarasulteng.com) - Direktur Utama PT Bangun Palu Sulawesi Tengah Mulhanan Tombolotutu menyatakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, membutuhkan anggaran sekitar Rp7,2 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur dalam kawasan seluas 1.500 hektare di Kecamatan Tawaili, Kota Palu, kata Mulhanan di Palu, Senin.

Infrastruktur yang dimaksud itu, katanya, seperti pembangunan power plan, water treatment, water suply, jalan, drainase, pengolahan limbah dan fasilitas perkantoran.

"Nah, anggaran sebesar itu diharapkan berasal dari APBN, APBD, mitra usaha dan lembaga keuangan baik bank maupun non bank," kata Mulhanan yang juga Badan Pengelola KEK Palu itu, Senin.

Menurut Mulhanan, pihaknya selaku Badan Pengelola KEK Palu pada akhir tahun ini akan melakukan pematangan lahan dan target operasional, sedangkan konstruksi dimulai awal tahun 2017.

Sementara itu, salah seorang direksi Badan Pengelola KEK Palu, Kim Sun Hyun menjelaskan, saat ini telah ada satu perusahaan swasta yang bernama Korean Enginering Consultant Corporation (KECC) yang sudah siap membangun power plan dan pengelolaan air.

"Termasuk juga Salim group yang saat ini masih sedang mengkaji kelayakan lokasi di KEK Palu," katanya.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu atau Palu Spesial Economic Zones telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2014. Dalam pasal 2 PP tersebut, KEK Palu memiliki luas 500 hektare di Kecamatan Tawaili, Kota Palu.

Pemerintah Indonesia telah meresmikan 10 KEK di Indonesia. Enam KEK diusulkan oleh swasta dan BUMN, Sei Mangkei di Sumatera Utara, Tanjug Lesung di Banten, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Morotai di Maluku Utara, Maloi di Kalimantan Timur dan KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung.

Sedangkan empat KEK lainnya yang diusulkan pemerintah daerah adalah KEK Palu di Sulawesi Tengah, Bitung di Sulawesi Utara, Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan dan KEK Sorong di Papua Barat.