Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah Hadianto menyebutkan perlunya pelaksanaan program kolaborasi yang dilakukan para pihak guna mendukung percepatan penanganan stunting atau tengkes di daerah setempat.
"Peran para pihak juga dibutuhkan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting, supaya tercipta keterpaduan dalam menekan prevalensi," kata Hadianto saat menghadiri kegiatan sesi pengembangan keluarga eksklusif yang diinisiasi pekerja sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Palu, Kamis.
Dijelaskan, Pemkot Palu saat ini terus berupaya menekan angka prevalensi stunting melalui berbagai metode yang dituangkan ke dalam program oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor, maupun kolaborasi dengan para pihak.
Ia menilai, semakin banyak intervensi dilakukan dalam pencegahan, maka program ini semakin semakin masif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Percepatan penanganan stunting adalah program nasional, saya berharap semua pihak yang berkepentingan di daerah ini ikut terlibat bersama supaya tumbuh kembang anak di Kota Palu semakin baik," ujarnya.
Giat ini diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) PKH komponen kesehatan dengan sasaran ibu hamil, nifas dan balita di Kecamatan Mantokulore dengan memberikan paket tambah darah kepada ibu hamil dan nifas, susu serta makanan tambahan untuk balita, termasuk layanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA).
Menurut wali kota, stunting bukan hanya sekedar kekurangan gizi, tetapi dampak jangka panjang bila tidak ditangani dengan baik dapat mempengaruhi mental anak dan, akibatnya sumber daya manusia (SDM) generasi akan datang lemah.
"Kita tidak ingin hal itu terjadi. Olehnya pencegahan dan penanggulangan mesti diperkuat melalui intervensi program," ucapnya.
Menurut data Pemkot Palu, jumlah prevalensi kasus ini di ibu kota Sulteng sebanyak 1.221 balita dari 22.400 anak di Kota Palu.
Kemudian, ditinjau dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka kasus stunting di Kota Palu naik dari 23,9 persen dari dua tahun sebelumnya menjadi 24,7 persen di tahun lalu, atau mengalami peningkatan 0,8 persen.
"Penyuluhan, edukasi dan pemulihan gizi harus masif dilakukan, sasarannya adalah keluarga berpotensi maupun terkena stunting. Begitu pun anak yang telah bebas stunting tetap dilakukan pendampingan," tutur Hadianto.
