Wow, Biaya Perjalanan Dinas Bappeda Rp2,9 Miliar

Palu - Komisi III DPRD Sulawesi Tengah menyoroti biaya perjalanan dinas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat dalam rancangan APBD Perubahan yang mencapai Rp2,9 miliar.

"Ini terlalu tinggi karena hampir 60 persen dari tambahan anggaran itu untuk perjalanan dinas," kata anggota Komisi III Huisman Brant Toripalu pada rapat koodinasi Komisi III yang membidangi pembangunan bersama Bappeda di Palu, Selasa sore.

Huisman mengatakan, untuk akurasi penghitungan perjalanan dinas tersebut, dirinya menghitung hingga tiga kali. Nilai perjalanan dinas itu, kata Huisman, berkisar Rp2,9 miliar.

Dia meminta Bappeda mengevaluasi kembali alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut karena terlalu tinggi. Sementara masih banyak kebutuhan belanja lain yang harus dipenuhi.

Hal yang sama juga dikemukakan anggota Komisi III Sony Tandra dan Erwin Burase. Sony mengatakan alangkah lebih baik jika perjalanan dinas tersebut dipotong sehingga bisa dialihkan pada pembiayaan lain.

"Tahun 2011 waktu Kepala Bappeda masih dipimpin Elim Somba, dia berani memotong perjalanan dinas pegawai. Menurut saya ini langkah yang berani," kata Sony.

Sony mengatakan, saat ini ada kecenderungan perjalanan dinas di Bappeda naik dari tahun sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sulawesi Tengah Patta Tope mengatakan, perjalanan dinas yang diajukan dalam APBD Perubahan kurang dari 50 persen dari anggaran perubahan yang diajukan.

Patta Tope mengatakan, hitungan yang dilakukan anggota Komisi III menjadi tinggi perjalanan dinasnya karena terdapat perbedaan data yang dijadikan dasar penghitungan DPRD dengan Bappeda. Dia mengatakan, usulan Bappeda pada APBD perubahan tidak sampai Rp4,1 miliar.

"Ada kekeliruan input dari keuangan yang tertuang dalam dokumen penjabaran APBD Perubahan. Alokasi anggaran untuk Bappeda itu hanya Rp3,5 miliar. Terdapat selisih sekitar Rp600 juta. Kami sudah hitung, perjalanan dinas pada APBD Perubahan kurang dari 50 persen," katanya.

Mantan Dekan Fakultas Ekonomi Untad Palu itu mengatakan, perjalanan dinas di Bappeda sudah menurun dibanding beberapa tahun sebelumnya. Namun, Patta Tope tidak menjelaskan secara detail angka penurunan perjalanan dinas tersebut.

"Saya ketatkan perjalanan dinas karena tidak logis lebih banyak waktu jalan dari pada kerja. Saya sendiri tidak mendapat jatah perjalanan dinas pada APBD perubahan," katanya.

Dia mengatakan, besarnya perjalanan dinas di Bappeda karena setiap instansi dalam mengelola programnya melibatkan Bappeda. Selain itu kata dia, Bappeda juga kerap mendampingi gubernur untuk konsultasi ke pemerintah pusat.

Patta Tope mengatakan, penurunan perjalanan dinas tidak saja terjadi di Bappeda tetapi hampir semua instansi pemerintah provinsi.

"Saya minta semua perjalanan dinas dipotong 50 persen," katanya.

Hingga berakhirnya rapat koordinasi Bappeda dengan Komisi III belum ada kata sepakat terhadap besarnya alokasi anggaran yang akan disetujui DPRD dalam pembahasan APBD perubahan 2012. (A055)