BPJS Kesehatan Pantau Anak Gizi Buruk

id buruk

BPJS Kesehatan Pantau Anak Gizi Buruk

Muhammad Azam, pasien gizi buruk menjalani perawatan intensif di ICU RSU Anutapiura Palu, Jumat (14/10). (Antarasulteng.com/Istimewa)

Alhamdulillah, yang bersangkutan menggunakanprogram JKN KIS (Kartu Indonesia Sehat). Saat ini, kami sementara memantau perkembangan ananda. Semoga diberikan kekuatan untuk segera pulih kembali
Palu,  (antarasulteng.com) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Palu terus memantau kondisi anak yang menderita gizi buruk Palu karena pasien itu memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu Gery Adhikusuma di Palu, Sabtu, mengatakan tim pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut (MPKR) terus melakukan pemantauan kondisi anak itu setiap saat.

"Alhamdulillah, yang bersangkutan menggunakanprogram JKN KIS (Kartu Indonesia Sehat). Saat ini, kami sementara memantau perkembangan ananda. Semoga diberikan kekuatan untuk segera pulih kembali," ujarnya.

Rumah Sakit Umum (RSU) Anutapura Palu, Sulawesi Tengah sedang merawat intensif pasien penderita gizi buruk, Muhammad Azam (6) yang memiliki berat badan tujuh kilogram.

Anak itu dibawa oleh ayahnya Rudy yang tinggal di Kelurahan Duyu, Kota Palu ke RSU Anutapura Palu pada Kamis (13/10) petang dengan kondisi fisik yang sudah tidak sadarkan diri.

Menurut keterangan pihak keluarga, ibu anak ini bernama Ardiyah bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Malaysia dan ayahnya adalah tukang bangunan.

Anak tersebut selama ini tinggal bersama ayahnya di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Sementara itu, akademisi Universitas Tadulako Jeki Amir mengatakan kasus gizi buruk sebagian besar diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan asupan gizi yang cukup bagi anaknya.

"Jadi bukan persoalan tidak adanya pangan atau bahan makanan, tetapi seringkali diakibatkan kurangnya kesadaran akan pentingnya gizi bagi anak," ujarnya.

Dosen Fakultas Pertanian Untad itu berharap, instansi teknis terkait seperti Dinas Kesehatan dan Badan Ketahanan Pangan dapat bekerja lebih maksimal, dalam menyosialisasikan pentingnya pangan aman, sehat dan bergizi bagi masyarakat.

"Jangan sampai nanti ditemukan kasus gizi buruk, baru semua instansi kalang kabut dalam menanganinya," kata