DKP Sulteng bangun percontohan mina padi di lima kabupaten

id DKP

DKP Sulteng bangun percontohan mina padi di lima kabupaten

Kadis KP Sulteng Hasanuddin Atjo (kemeja putih) saat meninjau proyek percontohan budidaya padi-udang di Desa Negeri Lama, Kabupaten Buol, beberapa waktu lalu. (Antarasulteng.com/Rolex Malaha)

Mina padi akan mempercepat peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan
Palu (antarasulteng.com) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Tengah pada 2016 ini membangun proyek percontohan sistem budidaya mina padi di lima kabupaten sebagai inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani padi dan memperkuat ketahanan pangan lokal dan nasional.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulteng DR Ir H Hasanuddin Atjo, MP mengemukakan di Palu, Senin, proyek mina-padi percontohan itu dilaksanakan di Malonas (Kabupaten Donggala), Sidondo-1 dan Lolu (Sigi), Lantapan (Tolitoli), Negeri Lama (Buol) dan Lape (Kabupaten Poso).

Setiap lokasi, kata Atjo yang dihubungi terkait Hari Ikan Nasional 2017, melibatkan areal persawahan seluas dua hektare milik petani yang tergabung dalam kelompok tani setempat.

Di lokasi itu, DKP Sulteng menggali kolam pemeliharaan ikan di sekeliling petak sawah dengan lebar dua meter dan kedalaman 1,5 meter, lalu petaninya diberikan bantuan bibit ikan nila dan mas, pakan serta pendampingan sistem budidaya.

Sementara di atas pematang bisa ditanami berbagai jenis tanaman palawija atau hortikultura seperti ubi kayu/jalar dan sayur mayur yang juga memiliki potensi pasar yang besar dengan nilai jual yang cukup menarik.

Khusus di lokasi Negeri Lama, Kabupaten Buol, kolam akan diisi dengan udang vaname karena lokasinya yang dekat dengan pantai sehingga mudah untuk memperoleh air laut dengan salinitas yang sesuai baik untuk udang maupun untuk padi. Budidaya padi-udang ini diyakini akan memberikan nilai tambah lebih besar kepada petai dibanding teknologi mina-padi.

"Semua proyek itu sudah berjalan dan telah ditabur benih. Mudah-mudahan akhir Desember atau awal Januari 2017 sudah ada yang panen ikan/udang," ujarnya.

Menurut Atjo, ada beberapa pertimbangan mengapa sistem budidaya mina-padi harus dikembangkan secara besar-besaran di Sulteng antara lain sistem ini merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan nilai tambah bagi petani atas lahan yang dimilikinya, apalagi bila sistem ini dikerjakan secara bersama-sama antara Dinas KP dengan Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan dan perbankan.

"Kalau sistem ini dikelola secara intensif, para petani bisa memperoleh nilai tambah Rp15 juta dalam setiap siklus panen," ujarnya dan menambahkan bahwa percontohan mina padi ini telah dikembangkan di Malonas atas kerja sama dengan Bank Indonesia dan hasilnya cukup menggembirakan.

Manfaat lain dari program mina-padi ini adalah untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat guna meningkatkan gizi yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat ketahanan pangan.

"Karena itu, proyek percontohan ini akan terus kita perluas supaya ada lokasi yang dapat dikunjungi dan dipelajari untuk direplikasi secara mandiri oleh para petani, tentu dengan dukungan infrastruktur dari pemerintah serta pendanaan dari perbankan," katanya.

Hasanuddin Atjo mengaku prihatin karena nilai tukar petani (NTP) Sulawesi Tengah sampai saat ini masih berkutat di angka 100, bahkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng mencatat pada Mei 2016, NTP Sulteng hanya 99,91 persen dengan NTP terendah pada subsektor tanaman pangan yakni 94,31 persen.

"Sistem budidaya mina padi saya yakin akan mampu meningkatkan NTP petani secara lebih cepat pada subsektor tanaman pangan dan sektor pertanian pada umumnya, namun ini membutuhkan keterlibatan lintas sektor untuk dikerjakan secara simultan dan terkoordinasi," kata Atjo.

Terkait Hari Ikan Nasional 2017, Pemprov Sulteng akan menggelar acara gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) yang dilaksanakan oleh forum peningkatan konsumsi ikan (Forikan) yang diketuai Ny. Zalzulmida Djanggola, istri Gubernur Sulteng Longki Djanggola, di Kabupaten Sigi pada 6 Desember 2016.