Pendukung Cabup Buol Kepung Kantor Panwas

id pilkada

Pendukung Cabup Buol Kepung Kantor Panwas

Ilustrasi (antaranews)

Palu,  (antarasulteng.com) - Massa pendukung calon bupati dan wakil bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amirudin Rauf/Abdullah Batalipu mengepung Kantor Panwas Buol sambil menunggu keputusan Bawaslu terhadap hasil sidang dugaan pelanggaran pilkada.

"Ada gerakan massa dari berbagai kecamatan menunggu keputusan Bawaslu," kata juru kampanye pasangan Amirudin/Abdullah, Lut Paker yang dihubungi lewat telepon di Buol, Senin.

Dia mengatakan hingga pukul 14.30 Wita tidak ada aksi penyegelan kantor walaupun massa sudah terkonsentrasi sekitar 1.000 orang di kantor itu.

Lut mengatakan konsentrasi massa tersebut dilakukan secara spontan oleh pendukung Amirudin/Abdullah menyusul adanya informasi bahwa pasangan petahana itu terancam didiskualifikasi oleh Bawaslu.

"Padahal dari beberapa ahli hukum kami menyebutkan kasus ini tidak perlu lagi disidangkan karena sudah diputuskan sebelumnya oleh Panwas," katanya.

Lut mengatakan konsentrasi massa tersebut berasal dari sejumlah kecamatan dari Lakea sampai Paleleh. Mereka datang dengan mengendarai truk sebagian dengan sepeda motor.

Pejabat di Bagian Humas Pemkab Buol Moh Iksan Mangge membenarkan adanya konsentrasi massa tersebut namun dirinya tidak bisa memastikan jumlah massa.

"Tapi sampai saat ini masih kondusif," katanya.

Rencananya, Senin siang, Bawaslu akan membacakan hasil putusan sidang dalam dugaan pelanggaran pilkada yang diajukan pendukung calon bupati/wakil bupati nomor urut 3 (Syamsudin Koloi/Nurseha Batalipu) dengan terlapor pasangan nomor urut 1 (Amirudin/Abdullah).

Pasangan petahana itu dilapor dalam dugaan politik uang melalui pembagian kartu Buol Beramal. Kartu Buol Beramal yang dibagi-bagikan kepada warga tersebut diduga mengandung unsur politik uang.

Dalam kartu tersebut tertulis pemegang kartu akan mendapat pengobatan gratis di Puskesmas dan rumah sakit serta pelayanan ambulance. Selain itu pemegang kartu juga akan mendapat santunan duka sebesar Rp2 juta, prioritas mendapat bantuan modal petani, modal usaha ibu rumah tangga dan bantuan studi di perguruan tinggi.

Menurut kuasa hukum Amirudin/Abdullah, apa yang disangkakan tersebut tidak memenuhi unsur politik uang karena itu janji program jika terpilih.

"Tidak ada sepeserpun uang yang beredar melalui kartu Buol Beramal itu," katanya. 
Pewarta :
Editor : Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar