Jakarta (antarasulteng.com) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan, taruna lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diwacanakan untuk mengikuti wajib militer (Wamil) agar Praja IPDN bisa membantu Komandan Koramil untuk menjaga daerah tempatnya bertugas.
"Jadi kalau dalam keadaan terancam dari negara lain jangan hanya mengandalkan TNI saja tapi seluruh warga negara. Itu rencana kami bahwa setiap warga negara harus memahami soal bela negara," kata Tjahjo usai mengisi materi di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin.
Rapim TNI kali ini mengambil tema Bersama Rakyat TNI Kuat, Hebat, Profesional, Siap Melaksanakan Tugas Pokok.
Menurut dia, lulusan IPDN harus ikut wamil karena di pendidikan para taruna sudah terbiasa mengikuti pendidikan seperti militer. Lulus IPDN rencananya akan diwajibkan mengikuti Bela Negara dan juga Wamil.
"Kalau IPDN sudah terlatih disiplin, yang kami tambah setelah lulus yaitu Bela Negara, termasuk Wamil. Jadi kalau ada apa-apa semua siap. Rangkap (Bela Negara dan Wamil), kalau Bela Negara di dalamnya tidak otomatis Wamil, tapi kalau cadangan lain perlu (Wamil)," katanya.
Mendagri juga membantah bila lulusan IPDN yang melakukan wamil dapat berpeluang menjadi Danramil.
"Tidak, mereka membantu Danramil, membantu Kapolsek. Kalau dulu kan (ada seperti) mantri polisi. (Kalau Danramil) itu kan bagiannya tentara," ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri mengusulkan agar setiap lulusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diwajibkan mengikuti kegiatan wajib militer.
"Sebagai Mendagri saya mengusulkan lulusan Praja IPDN wajib militer dengan ditambah pendidikan militer selama tujuh bulan," kata Tjahjo seusai memberikan ceramah umum bersama Kepala BNN dan Panglima TNI di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (16/12).
Tjahjo mengusulkan para alumni IPDN yang lulus pendidikan militer agar diberi pangkat letnan dua.
"Prinsipnya Panglima TNI setuju kerja sama. Tinggal memproses secara resminya," ujar Tjahjo.
Tjahjo mengemukakan alumni IPDN dapat menjadi pasukan cadangan Bela Negara. Proses penyiapan wajib militer menurutnya akan memakan waktu setidaknya satu tahun.
"Tinggal terkait anggaran saja. Kurikulum TNI sudah ada," jelasnya.
Berita Terkait
Mendagri apresiasi penyelenggara pemilu selesaikan penetapan hasil
Senin, 25 Maret 2024 14:54 Wib
Mendagri apresiasi KPU RI telah tetapkan hasil Pemilu 2024
Kamis, 21 Maret 2024 7:31 Wib
Mendagri tetapkan Hamida Munawarah sebagai Penjabat Bupati Tabalong
Selasa, 19 Maret 2024 13:22 Wib
Mendagri: Daerah jangan menaikkan pajak yang berimbas inflasi
Selasa, 5 Maret 2024 7:13 Wib
Mendagri harapkan maskapai penerbangan tak naikkan harga tiket saat mudik
Selasa, 5 Maret 2024 7:12 Wib
Mendagri minta seluruh gubernur sigap wujudkan pangan murah
Senin, 4 Maret 2024 15:33 Wib
Satpol PP Bali sabet penghargaan Karya Bhakti dari Mendagri
Senin, 4 Maret 2024 13:44 Wib
Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK
Minggu, 3 Maret 2024 18:08 Wib