Tiga Vaksin Imunisasi Dasar Digunakan Tahun 2018

Palu,  (antarasulteng.com) - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan bahwa program penambahan tiga vaksin dasar untuk imunisasi lengkap yang dicanangkan Kementerian Kesehatan akan berlaku tahun 2018.

"Untuk pelaksanaanya sesuai dengan jadwal, berlaku Agustus 2018 bagi dua vaksin dasar yakni Measles Rubella (MR) dan Human papillomavirus (HPV). Sementara vaksin Pneumococcus belum ada petunjuk," kata Wakil Supervisior Imunisasi Dinkes Sulteng, Fuad di Palu, Rabu.

Fuad menjelaskan priorivas vaksin baru, sesuai dengan kebijakan program direktorat jenderal Imunisasi untuk tahun 2017, masih di fase I atau Agustus 2017 yang berada di Pulau Jawa. Sementara di luar pulau Jawa, masuk dalam fase II atau Agustus 2018.

"Mungkin karena keterbatasan vaksin, sehingga lebih mengutamakan daerah di Pulau Jawa dulu," ujarnya.

Fuad menjelaskan, untuk vaksin MR memiliki kandungan virus bagi penyakit Campak dan Rubel. Atau dua vaksin itu digabungkan menjadi satu. Rubella sendiri kata dia, merupakan penyakit sejenis campak yang sering disebut dengan campak Jerman.

"Vaksin campak diberikan umur sembilan bulan, kedepannya vaksin campak akan ditarik dan digantikan dengan vaksin MR. dengan waktu pemberiannya juga sama pada balita denga umur Sembilan bulan," ungkapnya.

Menurut Fuad, hasil penelitian laboratorium dari evaluasi kejadian luar biasa (KLB) penyakit di Indonesia, masih banyak didominasi oleh penyakit Rubella atau campak jerman. Namun yang selama ini diberikan, hanya vaksin campak dan tidak ada vaksin rubella.

"Untuk vaksin HPV, untuk mencegah penyakit kanker rahim bagi perempaun," ujarnya.

Fuad mengakui bahawa selama ini program penambahan tiga vaksin itu belum disosialisasikan secara berjenjang. Sehingga introduksi atu pengenalan akan dilakukan tahun 2017, melalui penganggaran APBN.

Lebih lanjut kata Pengelola Program Imunisasi itu bahwa kedepan, vaksin itu akan menjadi imunasisi rutin yang akan dibiayai oleh pemerintah dengan sekitar sembilan penyakit lainnya.

"Jadi pengenalan atau sosialisasi akan mengundang semua pengambil kebijakan," tambah Fuad.

Bentuk pengenalan, kata dia, diberikan kepada petugas langsung yang menangani tentang imunisasi.

"Misalnya saya sebagai Waser merupakan perpanjangan tangan langsung dari kementerian pusat, kalau di kabupaten ada waser kabupaten dan kota, kalau ditingkatan puskesmas, ada koordinator imunisasi. Semua akan disosialisasikan," tutup Fuad.