Kakanwil Kemenkumham Sulteng Segara Bentuk Timpora Kabupaten

id timpora

Kepala Kanwil Kemenhumham Sulteng, Iwan Kurniawan saat memberika sambutan pada Hari Bhakti Imigrasu ke-67 di Palu. (Foto Antara/Anas Massa)

"Saya berkomitmen dalam bulan Februari 2017 timpora sudah terbentuk di setiap kabupaten yang selama ini belum ada," katanya.
Palu, (antarasulteng.com) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah, Iwan Kurniawan mengatakan, pihaknya segera membentuk tim pengawasan orang asing (timpora) di setiap kabupaten dan kota di daerah itu.

Di Sulteng, kata dia, Kamis, baru terbentuk timpora di dua wilayah yaitu Provinsi Sulteng di Kota Palu dan Kabupaten Banggai.

Dua daerah itu menjadi prioritas karena telah memiliki kantor imigrasi.

Tetapi, kata Kakanwil Iwan, pembentukan timpora tidak berdasarkan adanya kantor imigrasi di suatu daerah, tetapi

semua kabupaten/kota di Tanah Air.

Termasuk di Sulteng ada 11 kabupaten yang perlu secepatnya dibentuk timpora.

Karena itu dalam satu dua bulan ke depan ini, kata Iwan yang belum sebulan menjabat Kakanwil Kemenhumham Sulteng yang baru menggantikan pejabat sebelumnya Bambang Haryono yang kini mendapat penugasan baru di Lampung.

"Saya berkomitmen dalam bulan Februari 2017 timpora sudah terbentuk di setiap kabupaten yang selama ini belum ada," katanya.

Menurut dia, pengawasan orang asing bukan hanya menjadi tugas dari pihak imigrasi dalam hal ini Kemenkumham, tetapi semua pihak, termasuk masyarakat hingga rukun tetangga (RT).

Masyarakat, kata dia, perlu mengawasi keberadaan orang asing di wilayah masing-masing.

"Seharusnya RT juga ikut mendata keberadaan orang asing di lingkungannya," tambah Iwan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap tamu, teramsuk orang asing wajib melapor satu kali 24 jam kepada RT setempat.

Karena itu, RT juga sangat diharapkan membantu jajaran imigrasi untuk melaporkan setiap orang asing yang ada di wilayah kerjanya.

Timpora yang dibentuk di setiap kabupaten dan kota melibatkan sejumlah intitusi dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Dengan adanya timpora, maka dapat dipastikan sangat membantu jajaran imigrasi atau Kemenkumham di daerah-daerah meningkatkan pengawasan dan penindakan hukum bagi warga negara asing (WNA) yang bermasalah. (BK03)
Pewarta :
Editor: Anas Masa
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar