Jakarta (antarasulteng.com) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan fokus untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia tanpa menjadi proteksionis yang dapat merugikan produktifitas di dalam negeri.
"Kami mau perbaiki komposisi demografi Indonesia sehingga menjadi produktif dan berdaya saing dan berdaya beli. Kita juga ciptakan kesempatan kerja," ujar Sri Mulyani dalam CIMB Niaga Economic Forum di Jakarta, Kamis.
Maka, lanjut dia, pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha, investasi, pembangunan infrastruktur dan komposisi belanja APBN.
"Infrastruktur terus mendominasi yang dibicarakan di berbagai dunia. Pemerintah dorong swasta untuk ikut berpartisipasi bangun infrastruktur," katanya.
Menkeu mengakui bahwa ada berbagai kendala yang mendasari investor swasta kurang tertarik untuk ikut ambil bagian salah satunya mengenai pembebasan atau akuisisi lahan untuk membangun infrastruktur. Selain itu, sektor swasta juga khawatir dengan situasi politik sehingga akan mempengaruhi keuntungan.
"Pemerintah banyak membuat kebijakan, seperti Viability Gap Fund (VGF). Jadi, kalau infrastrukturnya secara ekonomi tinggi tetapi nilai finansialnya rendah, kami buat VGF," paparnya.
Dalam kesempatan itu, Menkeu juga menyampaikan bahwa pada 2017, postur pendapatan negara sebesar Rp1.750,2 triliun dan belanja negara Rp2.080,4 triliun, maka defisit anggaran dalam APBN 2017 sebesar Rp330,2 triliun atau setara dengan 2,41 persen dari PDB.
"Saya paham banyak yang bertanya kredibilitas APBN, pada 2016 defisit anggaran sebesar Rp315 triliun atau 2,47 persen. Tahun ini defisit Rp330 triliun. Apakah Indonesia mengalami crooning definition? Tentu tidak. Kalau dibandingkan dengan negara lain utang kita relatif masih baik dibanding negara berkembang atau maju," paparnya.
"Kalau lihat komposisi belanja pemerintah Indonesia, bukan kekurangan uang. Its really relatif, ini tentang bagaimana mengalokasi uangnya untuk pengeluaran bagi perbaikan ekonomi Indonesia. Tema ini akan terus-menerus akan kami angkat," kata Menkeu menjelaskan.
Pada 2017, lanjut Menkeu, pemerintah juga fokus ke penerimaan pajak, tahun lalu pemerintah melaksanakan program amnesti pajak. Hingga hari ini (Kamis, 26/1) penerimaan lebih dari Rp108 triliun, dan pemerintah masih memiliki waktu dari program itu hingga Maret 2017 untuk tahap ketiga amnesti pajak.
"Yang paling penting dari amnesti pajak itu memunculkan culture of compliance bagi masyarakat dan wajib pajak di Indonesia. Negara ini tidak bisa jadi besar dan baik tanpa kepatuhan bayar pajak," kata Sri Mulyani.
Menkeu fokus perkuat fundamental ekonomi tanpa proteksionis
Menkeu Sri Mulyani Indrawati (ANTARA /Yudhi Mahatma)
Kami mau perbaiki komposisi demografi Indonesia sehingga menjadi produktif dan berdaya saing dan berdaya beli. Kita juga ciptakan kesempatan kerja
