Jakarta (antarasulteng.com) - Perekonomian global masih dapat dikatakan
melesu, setidaknya jika dibandingkan sebelum terjadinya krisis finansial
besar yang awalnya melanda negara-negara Barat seperti Amerika Serikat
dan Uni Eropa sejak tahun 2008 silam.
Bank Dunia juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global juga
hanya meningkat moderat menjadi sekitar 2,7 persen pada tahun 2017,
meski diprediksi bakal ada sejumlah stimulus fiskal dari kebijakan yang
kemungkinan bakal diterbitkan pemerintahan AS.
Sementara tingkat pertumbuhan di negara-negera berkembang secara
keseluruhan diperkirakan bakal mencapai hingga 4,2 persen tahun ini
dibandingkan 3,4 persen pada tahun sebelumnya.
Selain itu, laporan Bank Dunia juga mengkhawatirkan melemahnya
pertumbuhan investasi di negara-negara berkembang, yang jatuh dari
rata-rata pertumbuhan 10 persen pada 2010, menjadi hanya 3,4 persen pada
2015.
Hal tersebut diakibatkan antara lain hambatan yang menghalangi
pertumbuhan yang dihadapi perekonomian negara-negara berkembang,
termasuk faktor rendahnya harga minyak bumi, investasi asing langsung
yang menurun, serta beban utang swasta serta risiko politik.
Namun di tengah sejumlah kondisi dunia yang tidak menggembirakan
tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan,
pembangunan sektor kelautan dan perikanan berada di jalan yang benar
yang terlihat dari jumlah ekspor yang terus meningkat sedangkan jumlah
impor terus menurun setiap tahunnya.
"Meski ekspor-impor global sedang lesu, sektor perikanan Indonesia
tetap tumbuh ekspornya, impornya tetap turun," kata Menteri Susi di
kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, 17 Januari
2017.
Menurut Susi, hal tersebut menyiratkan bahwa sektor yang terkait
dengan kementerian yang dipimpinnya adalah "on the right track" (di
jalan yang tepat).
Menteri Kelautan dan Perikanan meyakini, bila kondisi cuaca pada
tahun 2017 ini membaik, maka produksi perikanan tangkap nasional juga
bakal membaik.
Menteri Susi mengungkapkan bahwa sejumlah program pembangunan yang
dilakukan pada 2017 bertujuan mengentaskan kemiskinan nelayan serta
menargetkan agar pertumbuhan Produksi Domestik Bruto (PDB) sektor
perikanan tahun ini bisa mencapai angka 9 persen.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing KKP Nilanto
Perbowo mengatakan ekspor perikanan nasional mengalami peningkatan
sebesar 4,96 persen.
"Saat ini pasar ekspor kita sedang bagus di Amerika Serikat dan
Jepang," kata Nilanto dan menambahkan, jenis komoditas perikanan yang
melejit di pasar ekspor di antaranya cumi, sotong, gurita, dan udang.
Dia mengungkapkan, untuk ekspor komoditas cumi, sotong dan gurita
mencapai peningkatan 61,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya, serta
ekspor udang meningkat 5,86 persen.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan
Perikanan Slamet Soebjakto menyatakan regulasi yang dikeluarkan KKP
terkait kapal angkut adalah dalam rangka mendorong semakin banyaknya
ekspor perikanan.
"Kami telah ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP)
No 15/2016 tentang kapal angkut ikan hidup, setelah itu ada revisi
Permen KP No 32/2016," kata Slamet Soebjakto.
Menurut dia, ada beberapa hal yang penting terkait revisi regulasi
tersebut, seperti pemisahan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
khusus untuk ikan hidup, serta ukuran kapal angkut hingga maksimal 500
gross ton (GT).
Dengan ukuran kapal angkut yang besar tersebut, lanjutnya, dinilai
akan membuat eksportir lebih leluasa dalam mengangkut ikan hidup ke
sejumlah sasaran ekspor seperti China dan Hongkong.
Slamet juga mengungkapkan, sampai Desember 2016 telah diterbitkan
sebanyak 21 SIKPI, yang terdiri atas SIKPI untuk kapal angkut feeder
dalam negeri yang merupakan kapal Indonesia, dan 13 SIKPI untuk kapal
angkut asing, yaitu untuk kapal yang melakukan ekspor baik ke China
maupun Hongkong.
Dia menyakini bahwa KKP juga telah efektif dalam melakukan
pengendalian mutu dan keamanan pangan, yaitu berdasarkan monitoring
residu dari 4.192 sampel, ditemukan 99,89 persen bebas residu.
Berhasil Pertahankan
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
(BKIPM) KKP juga dilaporkan berhasil mempertahankan angka penolakan
ekspor hasil perikanan per negara mitra di bawah 10 kasus yang merupakan
indikator kinerja utama BKIPM.
Kepala BKIPM KKP Rina di Jakarta, Rabu (11/1), menyatakan terkait
peningkatan daya saing ekspor, BKIPM juga berhasil menambah perkembangan
Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi persyaratan ekspor pada
periode tahun 2015-2016.
BKIPM berhasil memenuhi target jumlah UPI yang memenuhi persyaratan
ekspor yaitu dari target sebanyak 575 UPI telah terealisasi sebanyak 663
UPI.
Dia mencontohkan, jenis UPI yang terdaftar di negara mitra di Kanada dari 159 pada tahun 2015 menjadi 171 pada 2016.
Sementara jenis UPI yang teregister di Uni Eropa dan Norwegia
meningkat dari 208 pada 2015 menjadi 220 pada 2016, dan di China dari
423 pada 2015 menjadi 476 pada 2016.
Sedangkan rencana kerja BKIPM KKP tahun 2017 adalah kurang dari 10
penolakan ekspor asil perikanan per negara mitra, sebanyak 675 unit
usaha perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor, sebanyak 76 persen
dari tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan, serta 10
persen peningkatan PNBP.
Untuk pengabdian kepada masyarakat, BKIPM menyelenggarakan Bulan
Bakti Karantina dan Mutu Hasil Perikanan serentak di 47 UPT BKIPM, Bulan
Bakti diisi dengan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, publikasi,
diseminasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan.
Dukungan BKIPM dalam mewujudkan pilar kedaulatan yaitu dengan
memberikan layanan dan pengawasan di wilayah perbatasan. Dari 40 lokasi
pos lintas batas negara (PLBN), BKIPM telah hadir di 27 lokasi garda
depan dari target sebanyak 30 lokasi.
BKIPM pada tahun 2017 memprioritaskan peningkatan layanan dan
pengawasan di perbatasan dan SKPT pada 30 lokasi dari 41 perbatasan
(PLBN dan Garda Batas) sesuai Badan Nasional Pengelola Perbatasan
(BNPP).
Kemudian, peningkatan layanan dan pengawasan di perbatasan dan SKPT,
BKIPM juga akan mengimplementasikan single sertifikat karantina dan
mutu hasil perikanan berbasis elektronik sertifikat.
Program prioritas lainnya antara lain penanganan pelanggaran dan
penegakan hukum bidang perkarantinaan dan mutu hasil perikanan,
akreditasi lembaga penguji dan inspeksi di 47 satuan kerja, dan pemetaan
sebaran hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dan jenis ikan yang
dilindungi di 220 lokasi kabupaten serta penjaminan produk perikanan
ekspor pada 32 negara mitra.
Perluas Jangkauan
Pemerintah juga diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar ekspor
secara global guna memperbaiki kondisi neraca perdagangan Indonesia,
kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal
Mucharam.
"Pemerintah diharapkan dapat meluaskan jangkauan pasar ekspor untuk
memperbaiki surplus neraca perdagangan ke depan," kata Ecky.
Menurut dia, pemerintah sebaiknya jangan hanya berpuas diri dengan
berbagai mitra perdagangan utama, sehingga disarankan juga perlunya
diperkuat berbagai kebijakan strategis.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengusulkan perlunya
diperkuat intelijensi pasar yang dapat memetakan kebutuhan pasar setiap
negara.
"Kerjasama antara duta besar, BKPM, hingga diaspora Indonesia patut dipertimbangkan," ujarnya.
Ia mengutarakan harapannya agar fundamental neraca perdagangan dapat
diperkuat. sepanjang 2016, neraca perdagangan Indonesia suplus sekitar
8,72 miliar dolar AS, yang terbantu lonjakan dari perdagangan nonmigas.
"Walaupun mencatat surplus, neraca perdagangan yang terbentuk belum
sepenuhnya menunjukkan perbaikan fundamental, baik di sisi ekspor maupun
impor. Sebab keduanya masih pertumbuhan negatif," katanya.
Meski demikian, Ecky menilai surplus neraca perdagangan menjadi
kabar baik di tengah-tengah kondisi ekonomi global yang masih
memunculkan ketidakpastian.
Berita Terkait
Pakar ingatkan Hadi perhatikan saran Tim Percepatan Reformasi Hukum
Sabtu, 24 Februari 2024 10:15 Wib
Pangkogabwilhan III terima Dubes Selandia Baru
Rabu, 7 Februari 2024 8:59 Wib
Ganjar siap tenggelamkan kapal asing yang mencuri di laut Indonesia
Selasa, 9 Januari 2024 15:30 Wib
UIN Datokarama Palu kenalkan Program "Susi" kepada mahasiswa
Rabu, 8 November 2023 17:39 Wib
Wapres: Negosiasi dengan Egianus Kogoya untuk cegah korbanjiwa
Jumat, 14 Juli 2023 13:46 Wib
Akademisi Unand Sumbar: Pemerintah harus hati-hati bebaskan sandera KKB
Kamis, 6 Juli 2023 14:20 Wib
Mahfud MD: Internasional tidak boleh campur tangan bebaskan pilot Susi Air
Senin, 29 Mei 2023 15:43 Wib
Evakuasi jenazah Pratu Arifin terkendala cuaca
Selasa, 18 April 2023 16:30 Wib