Kadis: Petani Minta HPP Beras Bulog Dinaikan

id beras

 Kadis: Petani Minta HPP Beras Bulog Dinaikan

Beras (antaranews)

Parigi, Sulteng,  (antarasulteng.com) - Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhortbun) Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Nelson Metubun menyatakan petani di wilayah meminta kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras yang diserap Bulog.

"Saat ini harga beras ditingkatan petani sekitar Rp8.000 hingga Rp8.300, sementara HPP Bulog hanya Rp7.300 per kilogram," ungkapnya, Jumat.

Keluhan itu kata dia, disampaikan oleh perwakilan petani dalam satu pertemuan yang dilaksanakannya beberapa waktu lalu. Sehingga dia berharap, pemerintah khususnya Bulog dapat memperhatikan permasalahan itu.

Kata dia, saat ini di Kabupaten Parigi Moutong hampir semua wilayah sedang melaksanakan panen raya tanaman padi. Sementara petani enggan menjual hasil mereka ke Bulog karena harga jauh dibawah harga pasar.

"Petani di Parimo saat ini dilema, di satu sisi kebijakan pemerintah untuk mengisi gudang Bulog sebanyak 10 persen dari hasil panen per musim tanam. Disisi lain, harga yang diberikan Bulog jauh dari harga pasar," ungkapnya.

Hasil pertemuan dengan petani kata Nelson, harga yang pantas untuk HPP beras Bulog sebesar Rp7.800. Karena harga itu dianggap tidak merugikan petani dan juga tidak memberatkan pemerintah.

Selain itu kata dia, persoalan lainnya dalam distribusi beras juga dikarenakan adanya permainan tengkulak di dalamnya. Sebagian petani ada yang telah mengambil modal di awal dengan perjanjian hasil panen akan dijual ke pemodal.

"Musim tanam Oktober 2016 hingga Maret 2017, luas lahan sawah yang ditanami sekitar 27 ribu hektar. Hitungannya, jika dalam satu hektar potensi panen gabah kering panen (GKP) sebesar 5,4 ton per hektar, maka ada hasilnya 145.800 ton. Sementara untuk dikonversi ke beras, dari 145.800 ton GKP, ada 35 persen yang dianggap hilang, sehingga tersisa 94.770 ton beras dalam satu masa tanam," jelasnya.

Lebih lanjut kata dia, dari 94.770 ton beras itu, 10 persen hingga 15 persen, akan diserap oleh Bulog sebagai cadangan persediaan.

"Namun kembali lagi ke permasalahan, harga Rp7.300 membuat petani enggan menjual, karena jauh dari harga pasar," terang Nelson.

Sehingga dia berharap, agar kebijakan HPP beras Bulog itu dapat ditinjau kembali oleh pemerintah pusat. Karena pada akhirnya, yang diharapkan adalah bagaimana tingkat kesejahteraan petani ini dapat tercapai.