Palu, (antarasulteng.com) - Realisasi serapan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada awal tahun 2017 mengalami deviasi positif sebesar 1,65 persen dari target lima persen hingga Februari 2017.
"Realisasi keuangan sampai Februari 2017 sebesar 6,65 persen atau mengalami deviasi positif sebesar 1,65 persen," kata Sekretaris Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Sulteng Yanmar Nainggolan, di Palu, Jumat.
APBD Sulteng pada 2017 ditargetkan sebesar Rp3,587 triliun, dengan alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp2,252 triliun atau 62,78 persen, dan belanja langsung sebesar Rp1,335 triliun atau 37,22 persen.
Yanmar mengatakan deviasi positif juga terjadi pada realisasi fisik sebesar 1,4 persen. Semula ditargetkan sebesar enam persen, dan terealisasi sebesar 7,4 persen.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng itu mengatakan pemerintah menargetkan realisasi keuangan tahun ini mencapai 96 persen dari target APBD.
Guna mendorong percepatan realisasi tersebut, jajaran pemerintah provinsi menggelar evaluasi dan pengawasan realisasi APBD dipimpin Gubernur Longki Djanggola.
Longki mengatakan belanja tidak langsung pada struktur APBD 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, karena dampak dari penerapan Undang Undang 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
Penerapan undang-undang itu sangat mempengaruhi struktur APBD khususnya dengan adanya pengalihan personel guru dan aparatur sipil negara dari kabupaten/kota ke provinsi sebanyak 5.780 orang.
"Belanja gaji ASN menambah alokasi belaja tidak langsung, tetapi hal tersebut harus dilaksanakan apa pun risikonya," katanya pula.
Menurutnya, kondisi tersebut mestinya dipahami oleh pemerintah pusat, sehingga posisi belanja langsung pada APBD 2017 hanya mencapai 37,22 persen atau Rp1,335 triliun dari total APBD sebesar Rp3,587 triliun.
Gubernur juga meminta kepada masyarakat luas dapat memahami kondisi tersebut sebagai dampak dari pengalihan guru dan ASN dari kabupaten/kota ke provinsi.
Longki meminta kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah meningkatkan kinerjanya, sehingga realisasi keuangan dan fisik dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan bersama.
Namun Gubernur juga mengingatkan agar kepala organisasi perangkat daerah menjaga kualitas pencapaian hasil kinerja masing-masing.
Berita Terkait
Menuju Indonesia Emas 2045 perlu transformasi ekonomi lebih produktif
Jumat, 8 Desember 2023 7:29 Wib
Sigi prioritaskan APBD untuk penuhi kebutuhan masyarakat
Rabu, 6 Desember 2023 6:36 Wib
Jokowi kritik endapan dana triliunan rupiah kas APBN dan APBD
Rabu, 29 November 2023 15:43 Wib
Pemprov Sulteng minta pemda kabupaten/kota pacu realisasi anggaran
Senin, 20 November 2023 20:22 Wib
Pemkab Banggai geser anggaran karena lambat tetapkan APBD-P 2023
Senin, 30 Oktober 2023 18:00 Wib
Presiden minta APBN dan APBD fokus untuk program pembangunan
Selasa, 3 Oktober 2023 11:59 Wib
Daftar pendapatan dan belanja APBD Perubahan 2023 Kabupaten Banggai
Senin, 2 Oktober 2023 21:53 Wib
Pemprov Sulteng pacu peningkatan fiskal daerah
Sabtu, 9 September 2023 15:49 Wib