BSKDN imbau daerah jadikan Tuxedovation rujukan replikasi inovasi

Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk menjadikan aplikasi Tuxedovation sebagai rujukan dalam mereplikasi inovasi daerah.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan aplikasi tersebut memuat beragam data inovasi yang dapat dimanfaatkan daerah untuk menumbuhkan ekosistem inovasi di wilayahnya secara lebih efektif dan efisien.

"(Pada aplikasi) Tuxedovation ini ada sekitar 14 ribu inovasi, ada videonya tinggal kita search, misal tentang (inovasi) kelautan apa saja akan muncul inovasinya, lalu bisa dipilih inovasi apa saja yang cocok dengan kondisi daerah kita yang bisa diimplementasikan, kita bisa mereplikasinya," kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Yusharto saat melakukan audiensi ke Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sulawesi Tengah, pada Rabu (5/6) mengatakan metode replikasi dapat dikatakan sebagai strategi paling efektif untuk memastikan keberlanjutan dan penyebaran praktik-praktik, baik inovasi di berbagai daerah.

Dia berharap melalui replikasi ini dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat yang nyata dari inovasi-inovasi yang telah dikembangkan daerah.

Dengan replikasi ini, kata dia, daerah dapat menambah jumlah inovasi sekaligus meningkatkan kematangan inovasi di wilayahnya.

"Bagi daerah yang diadopsi (direplikasi inovasinya), nilai kematangannya menjadi lebih baik. Bagi daerah yang mengadopsi (mereplikasi) berarti ada pertambahan jumlah inovasi. Tinggal kita terapkan lagi ke dinas mana inovasi itu akan diuji coba, sampai dengan diimplementasikan," ujarnya.

Yusharto juga menegaskan metode replikasi ini dapat memastikan keberlanjutan inovasi yang lebih terjamin. Untuk itu, pada saat audiensi dengan BRIDA Sulawesi Tengah, dia mengimbau agar pemerintah provinsi setempat dapat memetakan inovasi di wilayahnya yang tersebar di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Adapun melalui pemetaan tersebut, menurut dia, pengembangan inovasi berbasis replikasi akan lebih mudah dilakukan.

"Saya berharap lewat BRIDA melakukan rapat, dipaparkan inovasi dari setiap kabupaten, lalu peserta rapat saling berkomitmen tandatangan di atas meterai untuk mau mereplikasi, punya Palu direplikasi oleh Donggala, Donggala direplikasi oleh Poso (misalnya) begitu," ujarnya.

Selain itu, Yusharto pun mengingatkan kembali agar Pemprov Sulteng dapat meningkatkan replikasi pada pelaporan inovasi tahun 2024 melalui aplikasi indeks inovasi daerah (IID).

Ia berharap upaya tersebut dapat meningkatkan hasil pengukuran IID Provinsi Sulteng menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.

"Resources-nya sudah ada sebenarnya di lingkungan kita, kita tinggal menggabung-gabungkan layanan dari satu dinas dengan dinas yang lain yang sudah terintegrasi, itu lah inovasi penyelenggaraan pemerintahan. Ke depan, hal semacam ini perlu terus mendapat perhatian agar pengembangan inovasi tidak berhenti," pungkas Yusharto.