Jakarta (Antarasulteng.com) - Pemerintah perlu segera membentuk kelembagaan nasional yang terintegrasi dan mempunyai kewenangan dari hulu ke hilir untuk mewujudkan dukungan konkret terhadap industri sawit nasional.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo menyarankan pemerintah membangun kelembagaan sawit nasional, bisa banyak belajar dari Malaysia yang memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB).
"MPOB merupakan lembaga terintegrasi dan kredibel karena mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur tata kelola sawit dari hulu hingga hilir di Malaysia," kata Firman Subagyo di Jakarta, Senin (24/4).
Menurut dia, MPOB dibentuk berdasarkan amanat UU Malaysia karena Pemerintah Malaysia menyadari pentingnya melindungi industri sawit nasionalnya dari campur tangan pihak luar.
Indonesia sebagai negara berdaulat bisa belajar dari Malaysia, agar ke depan, tidak bisa lagi negara-negara lain atau parlemen Eropa 'campur tangan' seenaknya dalam urusan internal Indonesia.
Selama ini, kata Firman, terlalu banyak pembiaran atas maraknya isu-isu internasional yang mempermalukan Indonesia.
"Sepertinya bangsa ini tidak menyadari bahwa berbagai tuduhan yang tidak berdasar itu mempunyai banyak aspek negatif terhadap citra Indonesia di dunia," katanya.
Firman berpendapat, penolakan resolusi Parlemen Eropa bisa menjadi pelajaran berharga untuk menghentikan kampanye negatif atas Indonesia. Resolusi itu jelas-jelas merupakan bentuk intervensi yang melanggar hak asasi manusia dan hak asasi Negara.
Sebabnya sangat jelas, yakni karena ketidakmampuan Eropa bersaing di pasar minyak nabati dengan memanfaatkan tekanan parlemen Eropa menjadi bagian dalam strategi untuk melemahkan Indonesia.
Tindak Tegas NGO
Firman Subagyo juga menegaskan DPR tidak akan pernah tinggal diam menyikapi maraknya kampanye hitam mengenai sawit Indonesia yang dilakukan Negara-negara di Eropa.
Isu-isu yang memojokkan kedaulatan Indonesia terus dipertontonkan negara barat silih berganti dengan memanfaatkan momentum yang terjadi seperti kebakaran hutan, pemanfaatan lahan gambut, isu lingkungan serta banyak isu lain.
Menurut Firman, kampanye negatif itu tidak hanya menyerang sawit, namun komoditas strategis lain seperti pulp and paper serta tembakau. Pemerintah perlu tegas dan berani menindak NGO (LSM) di Indonesia yang menjadi kepanjangan tangan asing untuk menjatuhkan produk dan industri strategis tersebut.
"Konstitusi telah memberi mandat bahwa sumberdaya alam harus dikelola negara dan diperuntukan sebesar besar bagi kemakmuran rakyat. Apa salahnya kalau kita berani melawan asing serta sekutu-sekutunya demi membela kepentingan nasional dan melaksanakan konstitusi negara," katanya tegas.
