UU Sistem Perbukuan Disahkan, inikah era buku murah tapi bermutu?

id Mendikbud

Mendikbud Muhadjir Effendy diwawancarai jurnalis setelah Rapat Peripurna DPR RI yang mengesahkan UU Sistem Perbukuan dan UU Pemajuan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (27/4) (Antarasulteng.com/Humas Kemendikbud)

Mendikbud: memiliki literasi yang baik merupakan ciri sebuah bangsa yang cerdas
Jakarta (Antarasulteng.com) - Pemerintah bersama DPR RI menyetujui ditetapkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Perbukuan menjadi Undang-Undang (UU) Sistem Perbukuan pada Rapat Pembahasan Tingkat II atau Paripurna di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan terima kasih atas prakarsa dan dukungan yang diberikan DPR-RI dalam penyusunan RUU Sistem Perbukuan. 

Mendikbud menjelaskan, substansi buku bermutu, murah, dan merata yang diatur dalam beberapa pasal UU Sistem Perbukuan perlu diwujudkan melalui dukungan sistem tata kelola perbukuan yang sistematis, menyeluruh, dan terpadu. 

"Dalam kaitan ini peran pemerintah, para pelaku perbukuan dan masyarakat dalam menumbuh kembangkan ekosistem perbukuan yang baik bersama-sama sangat diharapkan," katanya.

UU Sistem Perbukuan tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan berkreasi, tetapi ingin mendorong kreativitas secara bertanggung jawab dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan jati diri bangsa.

"Pengawasan terhadap buku dilaksanakan tetap mengedepankan prinsip-prinsip edukatif dan preventif," kata menteri seperti ditulis dalam siaran pers Kemendikbud.

Sistem perbukuan, menurut menteri, dapat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan perbukuan secara nasional, dalam rangka mendorong tumbuhnya literasi masyarakat agar dapat berperan lebih baik dalam tingkat global," ujar Mendikbud usai rapat paripurna. 

UU Sistem Perbukuan yang merupakan inisiatif DPR-RI tersebut, dalam pembahasannya melibatkan lima kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai koordinator tim antarkementerian, dengan anggota di antaranya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti); Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Perdagangan (Kemendag); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB); dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). 

Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya, dalam laporannya mengatakan RUU Sistem Perbukuan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menjawab permasalahan dalam pembangunan kompetensi masyarakat berbasis pengetahuan melalui buku, di antaranya, potret minat baca yang masih rendah pada sebagian masyarakat Indonesia masih menjadi isu pembangunan kapasitas SDM Indonesia dalam rangka menyiapkan masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan. 

Adapun pokok-pokok yang diatur dalam UU adalah menjamin ketersediaan buku bermutu, murah, dan merata baik buku umum maupun buku pendidikan. Undang-Undang ini juga menjamin penerbitan buku bermutu dan pengawasan buku yang beredar; menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku perbukuan. 

Selain itu, memberikan jaminan kepada peluang tumbuh dan berkembangnya dunia perbukuan nasional serta memperjelas tugas dan fungsi serta kedudukan Pemerintah, pelaku perbukuan dan masyarakat dalam mengembangkan ekosistem perbukuan. 

UU Sistem Perbukuan yang baru disahkan, terdiri dari XII Bab dan 72 Pasal. 

Peningkatkan Literasi Masyarakat Melalui Sistem Perbukuan Nasional 

Penumbungkembangan budaya literasi masyarakat merupakan salah satu substansi utama yang ingin dicapai melalui UU Sistem Perbukuan.  

Perlu disadari, kata menteri, bangsa yang memiliki budaya literasi yang baik merupakan salah satu ciri bangsa yang cerdas, dan masyarakat mampu memaknai dan memanfaatkan informasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Pemenuhan pemilikan budaya literasi ini antara lain dapat didorong dan dikembangkan melalui ketersediaan buku yang bermutu, murah atau terjangkau, dan merata, katanya.

Setelah RUU Sistem Perbukuan ditetapkan menjadi undang-undang, maka pemerintah akan segera menyiapkan peraturan pelaksanaan, kelembagaan, dan sosialisasi melalui berbagai forum dan media kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar