Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajak Bank Indonesia (BI) berkolaborasi untuk memberikan jaminan kredit murah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna meningkatkan produktivitas kegiatan usaha masyarakat Sulteng.
"Pemerintah memiliki tanggung jawab bagaimana membantu masyarakat memperoleh modal usaha, maka salah satu solusi adalah pembiayaan ringan melalui KUR," kata Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (PKwBI) Sulteng di Palu, Rabu.
Menurut dia permodalan merupakan salah satu pemicu untuk menjalankan kegiatan usaha, maka dibutuhkan peran para pihak dalam mendukung kemajuan kegiatan usaha masyarakat lewat akses modal.
Oleh sebab itu, BI sebagai salah satu pemegang kebijakan keuangan diharapkan dapat membantu pemda memfasilitasi masyarakat memperoleh modal melalui pembiayaan perbankan.
"Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan kredit murah melalui KUR dengan bunga 6 persen, maka masyarakat manfaatkan peluang ini untuk mengakses modal supaya bisa memperoleh penghasilan yang lebih baik ke depan," ujarnya.
Ia juga meminta bupati/wali kota membantu memfasilitasi masyarakat memperoleh modal, termasuk perbankan memberikan kemudahan akses dalam pengurusan dokumen administrasi.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penyaluran kredit kepada UMKM di Sulteng dalam posisi yang stabil, hingga Desember 2023 telah disalurkan kredit sebesar Rp15,88 triliun atau tumbuh 14,41 persen dari Desember 2022 sebesar Rp13,88 triliun, dengan kualitas NPL yang masih terjaga sebesar 3,16 persen atau masih di bawah batas 5 persen.
"Kalau pendapatan masyarakat meningkat, tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Olehnya saya berharap para pihak ikut berkontribusi dalam memajukan pembangunan daerah ini demi mencapai tujuan kesejahteraan rakyat," tutur Cudy sapaan akrab Rusdy Mastura.
Di tempat yang sama Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S Budiman mengemukakan BI melaksanakan tugas untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, kemudian menjaga stabilitas sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkesinambungan.
Oleh sebab itu bauran kebijakan di terapkan BI tidak hanya berkaitan dengan moneter maupun stabilitas rupiah, tetapi juga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan hijau.
"Berdasarkan arahan Dewan Gubernur BI bahwa pimpinan KPwBI di daerah wajib wajib membantu Pemda merumuskan dan melaksanakan ekonomi daerah, kemudian melaksanakan pengawasan terhadap sistem pembayaran dan secara khusus membantu UMKM melalui berbagai kegiatan," kata dia memaparkan.
