Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) meningkatkan koordinasi pengamanan lintas sektoral menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.
Kapolda Sulteng Irjen Pol. Agus Nugroho pada rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral di Palu, Kamis, mengatakan pilkada merupakan momentum penting dalam kehidupan demokrasi.
"Dimana pada momentum ini masyarakat dapat secara langsung menentukan pemimpin daerahnya melalui proses pemilihan yang aman, jujur dan adil," katanya.
Pilkada, kata dia, merupakan wujud keikutsertaan rakyat di dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus sebagai mekanisme penting demokrasi modern yang memungkinkan rakyat dapat berpartisipasi secara langsung untuk menentukan pemimpin.
Oleh karena itu, sebut Kapolda, rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan rencana tindakan dan meningkatkan keterpaduan antara TNI, Polri, penyelenggara pilkada, pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pengamanan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 di Provinsi Sulteng.
"Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam rangka pengamanan p6ilkada serentak tahun 2024, Polda Sulteng dan jajaran melaksanakan operasi kepolisian mandiri kewilayahan 'Mantap Praja Tinombala 2024'," ujarnya.
Ia mengatakan operasi ini bertujuan untuk menjamin rasa aman pada seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Polda Sulteng melibatkan sebanyak 9.448 personel yang terdiri atas 3.880 personel Polda Sulteng, dan Polres/Polresta jajaran sebanyak 5.568 personel pada Operasi Mantap Praja Tinombala 2024.
Kapolda juga mengungkapkan indeks potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pilkada berdasarkan analisa Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di antaranya adalah adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara pilkada, kekurangan dan tertukar surat suara, keterlambatan logistik ke lokasi tempat pemungutan suara (TPS).
Lanjut dia, praktek politik uang, titik lokasi TPS yang jaraknya berjauhan, adanya isu SARA yang berpotensi terjadinya konflik horisontal, hingga adanya penyelenggara pemilu dan personel pengamanan yang sakit ataupun meninggal dunia.
Untuk itu, dia menekankan kepada seluruh jajarannya agar menghadaPilkada da 2024 untuk mampu membangun sinergisitas, soliditas dengan seluruh stakeholder dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan pilkada di 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib lancar dan stabilitas kamtibmas tetap terjaga.
"Sebagaimana Polri bersama TNI serta mitra keamanan lainnya yang harus dapat memberikan jaminan keamanan baik sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024," ujarnya.
