Pemuda Kaili Tolak Maaf Tertutup Ketum PB PMII

Palu,  (antarasulteng.com) - Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah menolak permohonan maaf Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aminuddin Ma`ruf bila disampaikan secara tertutup.

Ketua FPK Erwin Lamporo mengemukakan di Palu, Rabu, pernyataan permohonan maaf Ketum PB PMII itu harus disampaikan secara terbuka, serta menggelar jumpa pers dengan media lokal dan nasional.

"Tidak boleh memohon maaf secara tertutup atau ditempat privat. Tetapi harus di tempat terbuka, di tempat umum," ungkap Erwin Lamporo.

Politisi Partai Hanura di DPRD Sulteng itu mengatakan bahwa Ketum PMII Aminuddin Ma`ruf tidak boleh hanya menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Karena, menurut dia, pernyataan Ketum PB PMII yang disampaikan pada pembukaan kongres XIX PMII tersebut di Masjid Agung Palu, tidak hanya melukai Kepala Daerah Sulteng.

Melainkan, tegas dia, pernyataan Ketum PB PMII dengan menyebut "Di Tanah Tadulako ini, katanya, adalah Pusat dari gerakan radikalisme Islam. Di tanah ini, katanya, adalah pusat dari gerakan menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia," menyinggung masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah.

"Harus memohon maaf kepada masyarakat secara terbuka. Tidak boleh disampaikan permohonan maaf secara tertutup," tegas dia.

Malah, sebut dia, Ketum PMII harus memohon maaf lewat iklan di media secara berturut turut selama seminggu, agar permohonan maaf itu benar-benar tersampaikan ke masyarakat.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola juga berharap Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Aminuddin Ma`ruf dapat meluruskan pernyataannya kepada masyarakat Sulteng melalui media massa.

Pernyataan itu disampaikan gubernur kepada Ketua Umum PB PMII Aminuddin Ma`ruf bersama fungsionaris pengurus dan jajaran ikatan alumni PMII yang datang meminta maaf di rumah jabatan gubernur, Rabu (17/5) petang.

"Tolong kalau boleh jumpa pers, klarifikasi sambutan itu, seperti yang anda sampaikan bahwa tidak ada maksud untuk mendiskreditkan ulama, umat dan rakyat sulteng secara keseluruhan," kata gubernur.