DPRD Sulteng Nyatakan Terima LPJ APBD 2016

id apbd

DPRD Sulteng Nyatakan Terima LPJ APBD 2016

Ilustrasi (antaranews)

Palu,  (antarasulteng.com) - Delapan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rapat paripurna, Rabu, menyatakan menerima Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016.

Secara umum, masing-masing fraksi juga mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Sulteng Longki Djanggola atas keberhasilan memperoleh empat kali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengenai laporan keuangan pemda, dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Mereka memuji peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) atau peningkatan jumlah nilai tambah bruto (gross value added) dari seluruh sektor perekonomian di Sulteng yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara sejumlah fraksi juga menyoroti jumlah garis kemiskinan di Sulteng pada bulan September 2016 sebesar 382.775. Angka itu merupakan angka tertinggi di seluruh Pulau Sulawesi. Dibandingkan Sulteng, misalnya, garis kemiskinan di Sulawesi Utara hanya 318.984, Sulawesi Selatan 275.391, dan Sulawesi Tenggara 282.161.

Garis kemiskinan di Sulteng bahkan lebih tinggi dibanding dua provinsi yang terbilang baru di Pulau Sulawesi, yakni Gorontalo yang hanya sebesar 286.968 dan Sulawesi Barat 292.519. Sementara untuk tingkat nasional, garis kemiskinan ini berada di angka 361.990.

Delapan fraksi yang menyampaikan pandangan masing-masing melalui juru bicaranya adalah Moh Faisal dari Fraksi Golongan Karya, Dwi Astuti Ratna Ningrum dari Fraksi Gerindra, Wiwien Kurniawati dari Fraksi Demokrat, I Nyoman Slamet dari Fraksi PDI Perjuangan.

Kemudian Iskandar Darise dari Fraksi Nasdem, Halima Ladoani dari Fraksi Hanura, Ronald Gulla dari Fraksi PAN dan Nahruddin dari Fraksi PPP.

Gubernur Sulteng diwakili melalui Pelaksana tugas Sekretaris Provinsi Derry A Djanggola saat menjawab pandangan umum fraksi mengapresiasi secara positif perhatian dan tanggapan perwakilan fraksi, terutama mengenai predikat WTP yang diberikan oleh BPK.

Pada intinya, kata dia, hal itu dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulteng.

Selain itu, kata Derry, reaklisasi pendapatan asli daerah meningkat dan melampaui target. (skd)