Satgas Operasi Tinombala Poso Minta Dukungan Warga

id tinombala

Sejumlah personel Brimob Polri menaiki kendaraan untuk menuju lokasi operasi memburu kelompok Santoso di Desa Sedoa, Lore Utara, Poso, Sulawesi Tengah, Kamis (24/3). (AntaraFoto/Edy)

Palu,  (antarasulteng.com) - Perburuan sisa-sisa pelaku teror yang tercatat dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian di Kabupaten Poso kini diintensifkan sehingga Satgas Operasi meminta dukungan masyarakat untuk mencegah jatuhnya korban warga sipil tidak bersalah.

"Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung Operasi Tinombala 2017 yang sedang berlangsung untuk mencegah jatuhnya korban wara sipil yang bukan DPO akibat kesalahpahaman di lapangan," kata Kabid Humas Polda Sulteng AKBP Hari Suprapto yang juga jurubicara Satgas Operasi Tinombala Poso di Kota Palu, Selasa.

Ia mengimbau masyarakat yang memiliki kebun dan ladang di area yang dimungkinkan sebagai tempat persembunyian para DPO terorisme untuk selalu berkordinasi dengan aparat terdekat untuk menghindari kemungkinan terburuk.

Koordinasi yang baik sudah dilakukan di beberapa desa, seperti di Desa Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir. Setiap petani yang akan ke kebun, kini melapor kepada aparat dan aparat mengambil identitas warga tersebut.

"Jadi, bila suatu saat ada pergerakan pasukan, akan diketahui dengan pasti apakah masih ada warga di kebun atau ladang. Ini sudah disampaikan di seluruh wilayah operasi oleh Bhabinkamtibmas kepada masyarakat binaannya," ujarnya.

Menanggapi masalah di wilayah Torue, Kecamatan Poso Pesisir Utara, beberapa hari lalu, dimana hampir saja ada warga sipil jadi korban, Hari menjelaskan bahwa korban dari warga lokal tidak sampai jatuh karena aparat gabungan TNI-Polri sangat hati-hati.

Ia menjelaskan bahwa aparat gabungan TNI-Polri saat melakukan tugas Negara dengan dibekali oleh Standar Operasional Prosedur (SOP), melihat ada gerakan yang mencurigakan di area pengamatannya.

Melihat gejala tersebut, tentunya aparat harus melakukan tindakan tegas sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan namun di sisi lain, masyarakat setempat tidak melaporkan keberadaanya kepada bhabinkamtibmas saat akan menuju atau tinggal di lokasi kebunnya.

"Untungnya aparat masih berpegang pada SOP yang ditentukan sehingga masih memberikan peringatan baik lisan maupun tembakan peringatan. Seandainya aparat tidak melakukan itu, kemungkinan jatuhnya korban warga bisa saja terjadi," ujarnya.

Hal ini, kata Hari, terus menjadi perhatian para penanggung jawab operasi di lapangan dan terus menjadi bahan evaluasi, termasuk mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas dan aparat gabungan di pos terdepan.

Sementara itu, Kapolda Sulteng Brigjen Pol Rudy Sufahriadi selaku Penanggung Jawab Komando Operasi Tinombala 2017 mengimbau masyarakat untuk terus berkoordinasi dengan aparat setempat apabila melakukan aktivitas baik secara rutin maupun insidentil di wilayah operasi.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat berkoordinasi dengan aparat setempat apabila melakukan aktivitas, baik secara rutin maupun insidentil sehingga dapat diberikan pelayanan Polri berupa perlindungan dan rasa aman," ucap Kapolda Sulteng.

Operasi Tinombala Poso yang digelar sejak Januari 2015 masih diperpanjang hingga 3 Oktober 2017 untuk memburu tujuh orang DPO kasus terorisma anak buha Santoso yang masih berkeliaran di hutan-hutan wilayah Poso Pesisir.

Diperkirakan masih ada 1.500 personel Polri dan TNI tergabung dalam operasi yang dipimpin Kapolda Sulteng Brigjen Pol Rudy Sufahriadi itu. (skd) 
Pewarta :
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar