Jakarta (antarasulteng.com) - Presiden Joko Widodo berharap penggunaan atau
pemanfaatan dana haji itu harus mengacu pada perundang-undangan yang
ada.
"Yang penting jangan bertentangan dengan peranturan undang-undang
yang ada," kata Presiden saat menghadiri Lebaran Betawi di Perkampungan
Budaya Betawi Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan bahwa dana haji itu dana umat sehingga penggunaanya harus hati-hati.
"Ingat bahwa ini dana umat, bukan dana pemerintah. Hati-hati dalam penggunaan. Harus prundent, harus hati-hati," katanya.
Jokowi mempersilakan dana haji dipakai untuk pembiayaan infrastruktur atau ditempatkan pada investasi syariah lainnya.
"Silakan dipakai untuk infrastruktur. Saya hanya memberikan contoh
lho. Silakan dipakai untuk sukuk, silakan ditaruh di bank syariah.
Macam-macam banyak sekali. Silakan ditaruh di bisnis-bisnis syariah,"
katanya.
Presiden kembali mengingatkan bahwa penempatan dana haji yang merupakan dana umat ini harus dengan kehati-hatian.
"Saya peringatkan lagi, perlu di kalkulasi, dihitung yang cermat,
semuanya harus dihitung, semuanya harus mengikuti perundang-undangan
yang ada," katanya.
Presiden mengatakan penempatan dana haji ini memberikan keuntungan,
baik untuk umat Muslim, pemilik dana, untuk keumatan lainnya juga
untuk negara.
Dalam pemberitaan, Presiden berharap Badan Pelaksana Badan
Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa mengelola keuangan dengan baik dan
dana yang ada bisa diinvestasikan sehingga keuntungan yang diperoleh
bisa untuk mensubsidi ongkos atau biaya haji di masa mendatang.
"Dana yang ada bisa dikelola, diinvestasikan di tempat yang
memberikan keuntungan yang baik. Sehingga dari keuntungan itu nanti bisa
dipakai untuk mensubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya, sehingga nanti
lebih turun, turun, turun terus," kata Presiden usai melantik Badan
Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH di Istana Negara, Rabu (26/7).
Jokowi berharap pengelolaan dana haji ini bisa mencontoh negara
lain, seperti Malaysia juga melakukan hal tersebut dalam mengelola
tabungan haji.
"Saya kira badan ini bisa melihat bagaimana negara lain, karena
kita paling gede, karena haji paling banyak, kalau pengelolaan dilakukan
dengan baik, saya kira akan memberikan keuntungan yang baik kepada
siapa pun, terutama masyarakat yang akan pergi haji," katanya.(skd)
Presiden Jokowi: penggunaan dana haji harus sesuai undang-undang
Harus prundent, harus hati-hati