KPK Ingin Masyarakat Terlibat Aktiv Pemberantasan Korupsi

Palu,  (antarasulteng.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkeinginan masyarakat terlibat secara aktiv dalam upaya pemberantasan korusp untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

"KPK sangat membutuhkan partisipasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ungkap Pimpinan KPK Marwata di Palu, Selasa.

Alexander mengatakan KPK membutuhkan banyak mitra dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi, demi mengontrol jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Dia mengakui KPK tidak mungkin bekerja sendirian dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Karena itu, lanjutnya, mitra yang dibutuhkan KPK, selain masyarakat, juga pemerintah pusat maupun daerah yang bersama-sama membangun komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

"Prinsip dan komitmen ini yang sangat penting. Ada beberapa kepala daerah yang telah membangun komitmen dengan KPK, namun jatuh tersandung kasus korpsi bahkan terkena OTT," ujarnya.

Sejauh ini, urai dia, masyarakat belum terlalu berani melaporkan adanya dugaan penyelewengan jabatan, anggaran pemerintah.

Bahkan masyarakat belum berani melapor jika dipersulit oleh birokrasi dalam setiap pengurusan administrasi dan sebagainya, kata Marwata.

"Data dari hasil penelitian mengatakan bahwa 90 persen masyarakat Indonesia di persulit oleh pemerintah atau birokrasi dalam pengurusan administrasi dan apapun yang bersentuhan dengan pemerintah. Namun, 80 persen dari 90 persen itu tidak berani melaporkan bahwa dirinya di persulit dan sebagainya," urainya.

Ia menjelaskan KPK telah mendorog pelayanan dan perizinan satu pintu, hal ini untuk mencegah terjadinya pungli dan sebagainya terhadap masyarakat.

"Kami telah mengusulkan dan saat ini telah dibentuk IPTSP. IPTSP jangan hanya gedungnya yang tinggi, tetapi yang kami inginkan adalah semua bentuk perizinan dan persyartannya cukup di urus di IPTSP," ujarnya.(skd)