Gubernur Minta Tokoh Masyarakat Kawal Dana Desa

id Gubernur, Donggala, HUT

Gubernur Minta Tokoh Masyarakat Kawal Dana Desa

Gubernur Longki Djanggola (tengah) diapit Bupati Donggala Kasman Lassa dan Wakil Bupati Vera Laruni saat menyaksikan pertunjukan musik bambu usai upacara HUT Donggala ke 65 di Banawa. (Foto:Humasprovinsi)

"Saya berharap seluruh camat juga seluruh tokoh masyarakat, kiranya ikut mengawal pelaksanaan program alokasi dana desa di wilayahnya masing-masing sesuai kewenangan yang dimilikinya,"
Palu (antarasulteng.com) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola meminta kepada tokoh masyarakat dan seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Donggala mengawal dana yang digelontorkan ke desa melalui APBD dan APBN.

"Saya berharap seluruh camat juga seluruh tokoh masyarakat, kiranya ikut mengawal pelaksanaan program alokasi dana desa di wilayahnya masing-masing sesuai kewenangan yang dimilikinya," kata Longki pada Upacara HUT Kabupaten Donggala ke 65 di Banawa, Senin.

Menurut Longki pemerintah telah melaksanakan program alokasi dana desa yang alokasi anggarannya cukup besar untuk setiap desa. Namun sumber daya manusia pengelola dan kualitas sistem administrasi para pegiat dana desa di wilayah pedesaan masih terbatas.

Longki mengatakan penguatan pembangunan di desa merupakan program strategis pemerintah pusat melalui salah satu nawa citanya yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mendukung hal itu maka melalui azas otonomi dirancanglah pola-pola pembangunan partisipatif yang lebih fokus pada wilayah perdesaan.

Sehingga arah pembangunan semakin jelas yang berorientasi pada desa membangun, dimana desa akan menjadi subjek pembangunan yang menjadi bagian dari tata pemerintahan terdepan.

Itulah sebabnya salah satu yang perlu dikawal adalah pelaksanaan program pembangunan desa yang didukung dengan alokasi dana desa.

Selain menekankan pemanfaatan dana desa, Gubernur Longki juga berharap melalui hari jadi Kabupaten Donggala, pemerintah daerah setempat bersama semua jajarannya selalu menciptakan birokrasi yang tertib dan peningkatan pelayanan.

Selain itu dirinya juga meminta agar pemerintah daerah menciptakan pelayanan yang bersih sekaligus membuat rambu-rambu yang memberi arah kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak.

Hal itu dimaksudkan untuk mengeliminir terjadinya segala bentuk penyimpangan, sebagai upaya menuju pemerintahan yang bersih dan baik. ***