DPRD Palu Mulai Bahas APBD Perubahan

id DPRD Palu, APBD-P

DPRD Palu Mulai Bahas APBD Perubahan

Suasana rapat paripurna DPRD Kota Palu dengan agenda penjelasan Wali Kota Palu atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Kamis (24/8).(Foto:Antarasulteng/Ridwan)

Sementara belanja daerah pada APBD 2017 semula ditargetkan sekitar Rp1,2 triliun bertambah sekitar Rp24 miliar sehingga menjadi Rp1,3 triliun.
Palu (antarasulteng.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu, kembali menggelar rapat paripurna di ruang sidang utama, Kamis dengan agenda penjelasan Wali Kota Palu atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
    
Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Palu, Erfandi Suyuti dihadiri anggota DPRD dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran pemerintah kota tersebut.
    
Wali Kota diwakili Asisiten I bidang Pemerintahan, Moh Rifani mengatakan pendapatan daerah Kota Palu yang sebelumnya sebesar Rp1,2 triliun, akan bertambah sekitar Rp3 miliar sehingga total keseluruhan menjadi Rp1,3 triliun.
    
Dari total pendapatan itu, Rp282 miliar diantaranya ditopang dari pendapatan asli daerah (PAD).
    
PAD yang semula ditargentkan Rp282 miliar berkurang sekitar Rp98 juta lebih, sehingga menjadi Rp281 miliar.
    
Selain PAD, sumber pendapatan terbesar ditargetkan bersumber dari dana perimbangan yang semula ditargetkan Rp942 miliar bertambah Rp1 miliar lebih.
    
Sementara belanja daerah pada APBD 2017 semula ditargetkan sekitar Rp1,2 triliun bertambah sekitar Rp24 miliar sehingga menjadi Rp1,3 triliun. 
   
Rifani mengatakan sektor belanja tidak langsung semula ditargetkan Rp616 miliar lebih berkurang sebesar Rp35 miliar lebih, sehingga menjadi Rp580 miliar lebih.
    
Belanja langsung, yang semula ditarget Rp660 miliar bertambah sekitar Rp60 miliar sehingga keseluruhan Rp771 miliar lebih. 
    
Sementara di sektor pembiayaan tahun anggaran 2017 diantaranya meliputi pemerimaan pembiayaan daerah yang semula ditargetkan Rp9,7 miliar bertambah Rp22,7 miliar sehingga menjadi Rp35,5 miliar.
    
Pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
    
Selanjutnya jelas Rifani, pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp29,9 miliar lebih bertambah sekitar Rp970 juta sehingga menjadi Rp30,9 miliar.***