Menag dorong Myanmar hormati Rohingya

id menag, lukman

Menag dorong Myanmar hormati Rohingya

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Myanmar harus memberikan penghormatan terhadap hak kemanusiaan, tanpa memandang etnis dan agama. Muslim Rohingya harus diberikan perlindungan
Jakarta (antarasulteng.com) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendorong agar otoritas Myanmar menghormati hak kemanusiaan etnis Rohingya yang mengalami tindakan kekerasan dari militer negara tersebut.

"Myanmar harus memberikan penghormatan terhadap hak kemanusiaan, tanpa memandang etnis dan agama. Muslim Rohingya harus diberikan perlindungan," kata Lukman dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Menag, tragedi di Rohingya sangat miris, terlebih terjadi bersamaan umat Islam dari berbagai negara sedang melaksanakan rukun Islam kelima, yaitu beribadah haji. Umat Islam saat ini tengah melakukan napak tilas pesan kemanusiaan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Sekitar 1.200 tahun silam, kata dia, Nabi Muhammad memberikan pesan kepada umat manusia saat khutbah wada (perpisahan) di Arafah. 

Dalam pesan itu, lanjut dia, Nabi Muhammad menyampaikan kurang lebih "Wahai manusia, sungguh darahmu hartamu dan kehormatanmu adalah haram. Artinya, setiap manusia tidak boleh mengalirkan darah, merampas harta dan mengganggu kehormatan sesamanya atas alasan apapun.

"Pesan Nabi ini menunjukkan bahwa menjadi kewajiban bersama umat manusia untuk menjaga nyawa, harta dan kehormatan diri," katanya. 

Menag meminta setiap pihak untuk menahan diri terkait konflik kemanusiaan Rohingya. Pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan sejumlah langkah proaktif dan produktif dalam ikut berkonstribusi bagi penyelesaian masalah Rohingya. Di antaranya, pemerintah telah memfasilitasi terbentuknya Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang beranggota 11 ormas dan lembaga kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia, kata dia, juga terus mendesak pemerintah Myanmar untuk segera mengembalikan situasi keamanan, menghindari penggunaan kekerasan, memberikan perlindungan serta memberikan akses bantuan kemanusiaan. Pemerintah juga mendukung dilaksanakannya rekomendasi laporan mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk mengatasi situasi tersebut.

Dia mengatakan sejumlah pihak juga sudah dihubungi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, antara lain Sekjen PBB Antonio Guteres dan beberapa menteri luar negari negara sahabat. Pemerintah Indonesia terus berusaha membantu atasi krisis kemanusiaan dengan bersinergi dengan kekuatan masyarakat. (skd)