Palu (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan kepala daerah perlu mempelajari pokok-pokok pikiran Presiden RI melalui buku berjudul "Paradoks Indonesia dan Solusinya" untuk percepatan pembangunan nasional.
"Silahkan dibaca maka kita akan punya gambaran lengkap dan lebih bisa menjiwai pemikiran Presiden untuk diimplementasikan dalam pembangunan," kata Bima dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Kota Palu, Senin.
Ia mengemukakan, dengan memahami isi buku tersebut, pemerintah daerah (pemda) akan lebih mudah mengerti latar belakang berbagai program strategis nasional yang tengah digagas.
Seperti program makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, dan program prioritas lainnya yang tidak lain untuk kepentingan nasional.
"Saya mengajak bapak/ibu memahami jalan pikiran Presiden sebelum mengutak-atik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan lain sebagainya," ujarnya.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, Musrenbang RKPD menjadi momentum penting dalam penyelarasan perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, demi mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pembangunan menjadi bagian yang penting mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat.
"Saya meminta para bupati/wali kota harus bersinergi dalam menyelenggarakan pembangunan. Program prioritas daerah harus sejalan dengan program nasional," ucap Anwar.
Ia menambahkan efisiensi anggaran salah satu cara untuk memanfaatkan sumber daya finansial serendah mungkin tanpa menurunkan kualitas kinerja suatu organisasi.
"Perlu menjadi perhatian kita bersama untuk mengedepankan program yang berkualitas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat," kata dia.
