Buol (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol, Sulawesi Tengah memastikan segera membangun 34 kelas untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) pada Sekolah Rakyat di daerah itu.
Bupati Buol Risharyudi Triwibowo mengatakan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat berada di Kelurahan Bugis Kecamatan Biau dengan luas lahan 7 hektare.
"Jadi Sekolah Rakyat ini akan dibangun 16 kelas untuk jenjang SD, 9 kelas untuk SMP dan 9 kelas lainnya untuk SMA," kata Risharyudi Triwibowo di Leok II, Sabtu.
Ia mengemukakan pembangunan Sekolah Rakyat itu merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan untuk masyarakat kurang mampu di Kabupaten Buol.
"InsyaAllah Kabupaten Buol siap menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang memiliki fasilitas lengkap di dalamnya dan asrama tempat tinggal tentunya," ucapnya.
Ia menuturkan pemerintah daerah pun dalam sekolah rakyat itu menggunakan sistem berbasis asrama kepada peserta didiknya.
"Jadi semua kebutuhan peserta didik mulai dari makan, minum, tempat tinggal, hingga seragam sekolahnya itu ditanggung penuh oleh negara," sebutnya.
Menurut dia, pemerintah rencananya akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 miliar guna pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Buol, Sulteng.
"Harapannya melalui Sekolah Rakyat ini dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan masyarakat Buol khususnya bagi warga yang kurang mampu," katanya.
Diketahui Pemkab Buol sudah menyiapkan lahan seluas 7 hektare untuk membangun Sekolah Rakyat di Kabupaten Buol.
Melalui ketersediaan lahan yang luas, katanya, Buol siap menjadi daerah percontohan dan mitra strategis dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.
"Kabupaten Buol memiliki potensi besar dari wilayah-wilayah yang ada di Pulau Jawa sehingga harus lebih siap dan berkontribusi maksimal untuk pendidikan," ujarnya.
Ia mengatakan dengan adanya Sekolah Rakyat dapat menjadi wujud nyata keadilan sosial, dengan menjamin akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
