Palu (ANTARA) - Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengatakan penyusunan dokumen rencana pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sulteng menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan pengelolaan Tahura dapat berjalan terarah, adil, dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Lahan (PDASRHL) Dishut Sulteng Susanto Wibowo di Palu, Rabu, mengatakan Tahura Sulteng saat ini menghadapi berbagai tantangan.
"Penyusunan dokumen rencana pengelolaan ini menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan pengelolaan Tahura dapat berjalan terarah, adil, dan berkelanjutan," katanya pada kegiatan lokakarya penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan Tahura Sulteng.
Ia mengemukakan berbagai tantangan yang dihadapi diantaranya konflik ruang penghidupan masyarakat, terutama dalam hal pemanfaatan lahan secara turun-temurun.
Selain itu, lanjut dia, ancaman degradasi ekosistem akibat aktivitas ilegal dan kurangnya pengelolaan kawasan berbasis kolaboratif, serta keterbatasan dokumen rencana pengelolaan yang adaptif dan partisipatif sebagai dasar operasional kegiatan konservasi dan pemanfaatan.
Oleh karena itu, pihaknya menyarankan beberapa poin dalam rangka mendukung penyusunan dokumen rencana pengelolaan yang komprehensif.
"Terkait partisipasi nyata dari semua pihak, dokumen ini harus dibangun dari aspirasi bersama, dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat lokal tanpa mengabaikan prinsip konservasi," ujarnya.
Ia melanjutkan agar mengintegrasikan data pemetaan dan informasi sosial ekonomi, hasil pemetaan partisipatif tentang ruang penghidupan masyarakat, serta akses dan kontrol terhadap sumber daya juga perlu menjadi bahan baku dalam penyusunan rencana.
Selain itu, penyusunan zonasi dan strategi pemanfaatan perlu ada kejelasan antara zona konservasi ketat, zona pemanfaatan, zona religi, pendidikan, wisata, dan zona tradisional.
Ia mengatakan bahwa dalam penyelarasan dengan kebijakan nasional dan daerah, dokumen ini harus sejalan dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi nasional, RPJMD, serta mendukung target-target nasional.
"Pengembangan ekonomi berbasis konservasi, dorong pengembangan produk hasil hutan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan berbasis karbon biru dan hijau sebagai sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya dalam rencana monitoring dan evaluasi, agar menetapkan indikator kinerja untuk memantau pelaksanaan rencana pengelolaan secara berkala.
Ia mengatakan bahwa dengan kerja sama yang erat, komitmen kuat, serta semangat konservasi dan pemberdayaan masyarakat, dapat menghasilkan dokumen rencana pengelolaan Tahura yang berkualitas dan implementatif.
