Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan Hari Buruh Internasional atau Mayday 2025 merupakan momentum strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah dan para pekerja.
"Diskusi bersama teman-teman serikat pekerja ini penting agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan informasi nyata terkait persoalan kesejahteraan buruh dan perlindungan hak-hak buruh," kata Anwar Hafid pada acara Berani Ngopi (Ngobrol Produktif) dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional di Palu, Kamis.
Ia mengatakan forum seperti "Berani Ngopi" ini menjadi ruang terbuka untuk menyerap aspirasi langsung dari para pekerja dan serikat buruh.
Ia menyebut bahwa Pemprov Sulteng membuka pintu selebar-lebarnya terhadap kritik dan masukan dari para buruh untuk menyempurnakan kebijakan ke depan.
Pada kesempatan itu, gubernur juga memaparkan inovasi dalam program-program Berani untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh di Sulteng.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan menghadirkan perwakilan dinas-dinas provinsi dalam kantor gabungan satu atap di kabupaten sebagai langkah mempermudah koordinasi dan mendekatkan pelayanan.
Hal ini, kata dia, termasuk UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng untuk memfasilitasi persoalan hubungan industrial yang lebih cepat, tepat, dan tuntas.
Ia melanjutkan bahwa Pemprov Sulteng juga mengawal terkait urgensi kehadiran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di daerah kantong industri padat karya, seperti di Kabupaten Morowali.
"Upaya ini untuk memudahkan pekerja kita, jika ada masalah industrial cukup diselesaikan di situ (Morowali),” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa untuk mengurangi beban ekonomi buruh baik di sektor kesehatan maupun pendidikan maka, gubernur memastikan setiap buruh korban PHK tetap mendapat akses layanan kesehatan gratis melalui program Berani Sehat walaupun kepesertaan BPJS Kesehatannya tak lagi ditanggung perusahaan.
Begitu pula bagi anak-anak buruh berprestasi dapat mengakses program beasiswa melalui program Berani Cerdas.
Anwar Hafid juga menyatakan komitmennya dalam memperkuat peran strategis Lembaga Kerja Sama (LKS) sebagai jembatan konsultatif dan komunikatif antara buruh, pemerintah dan pengusaha di Sulteng.
"Pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di pintu-pintu masuk penerbangan seperti di Palu dan Morowali akan diperkuat dengan menerjunkan petugas Disnakertrans untuk memeriksa visa kerja mereka," ujarnya.
Gubernur juga memastikan akan mengawal tahapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 demi peningkatan kesejahteraan buruh di Sulteng.
Ia mengatakan melalui ruang dialog interaktif, menegaskan keberpihakan Pemprov Sulteng dalam berjuang bersama buruh untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.
