Sigi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah menyampaikan segera mencari tahu penyebab terjadinya kenaikan kasus stunting di daerah itu pada tahun 2024 yang mencapai 33 persen.
"Jadi untuk ini kami sebagai pemerintah daerah memang menerima data tersebut sehingga ada hal yang harus diperbaiki dan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sigi terkait kasus stunting," kata Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi saat ditemui awak media di kantor Bupati di Desa Bora, Kamis.
Ia mengemukakan salah satu penyebab meningkatnya kasus stunting di Sigi akibat infrastruktur berupa jalan yang masih rusak.
"Tentunya di Sigi ini kan penyebab stunting itu tidak hanya terkait kekurangan gizi tetapi dipengaruhi juga dengan pembangunan infrastruktur yang belum merata," ucapnya.
Ia menuturkan terdapat bayi dan ibu hamil di Kabupaten Sigi tidak memeriksakan kondisinya ke posyandu maupun puskesmas karena infrastruktur di Kabupaten Sigi belum maksimal.
"Kalau mereka pergi mengambil makanan tambahan di puskesmas dan posyandu maka lebih banyak biaya yang dikeluarkan daripada yang didapatkan," sebutnya.
Menurut dia, pada tahun 2024 terdapat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) sehingga sebagian besar anggaran fokus guna menyukseskan pesta demokrasi tersebut.
"Ini kalau jalan dan infrastruktur bagus pastinya masyarakat rajin ke puskesmas dan posyandu untuk memeriksakan kesehatannya," katanya.
Samuel menyebutkan dalam proses penurunan kasus stunting di Sigi dengan melibatkan semua pihak termasuk Tim penggerak PKK baik di desa dan kecamatan, organisasi perempuan dan NGO.
Kabupaten Sigi mencatat terjadi kenaikan kasus stunting di daerah itu pada tahun 2024 mencapai 33 persen.
Selama tiga tahun terakhir sejak 2021 hingga 2023 angka stunting di Sigi turun tetapi untuk tahun 2024 mengalami kenaikan 6,6 persen dari 26,4 persen menjadi 33 persen.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah bahwa terdapat lima kabupaten/kota di Sulteng mengalami kenaikan kasus stunting tahun 2024 seperti Banggai Kepulauan menjadi 28,4 persen, Buol 36,9 persen, Sigi 33,0 persen, Banggai Laut 26,6 persen dan Kota Palu 25,6 persen.
