Jember (antarasulteng.com) - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pihaknya siap menjaga kampus di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) agar terhindar dari radikalisme.
"Kami preventif. Kami jaga jangan sampai terjadi infiltrasi di kampus-kampus, baik negeri dan swasta se-Indonesia," katanya di Kampus Universitas Jember, Rabu.
Ia mengatakan kampus yang merupakan kumpulan anak muda, para dosen dan para cendekiawan berpotensi terinflitrasi radikalisme.
"Ini harus dibendung dan dijaga," katanya menegaskan.
Dia mengatakan deradikalisasi untuk mahasiswa dibutuhkan sebab bisa jadi mereka telah mengikuti paham radikal saat menempuh pendidikan di SD, SMP atau SMA.
Dia belum bisa memastikan jumlah atau presentase mahasiswa yang terlihat paham radikal karena yang dilakukan adalah upaya preventif.
Terkait dengan adanya dosen yang tergabung dengan organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dibubarkan pemerintah, Nasir mengatakan para dosen itu harus memilih tetap bergabung dengan NKRI atau mengundurkan diri menjadi dosen.
Ia mengatakan para dosen yang terlibat HTI masih dalam pembinaan oleh para rektor dan sejauh ini belum ada dosen yang dikeluarkan karena menjadi anggota HTI.
Sebelumnya, ribuan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dari seluruh Indonesia melakukan deklarasi antiradikalisme yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (26/9).
"Perguruan tinggi harus merawat empat pilar kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir.
Dia mengatakan perguruan tinggi tersebut juga akan merumuskan langkah nyata dari deklarasi tersebut. Ia menyebutkan setelah rumusan dihasilkan, tahap berikutnya adalah implementasi di kampus.
"Kami juga bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melakukan screening. Begitu pula dengan perguruan tinggi swasta yang juga harus menyeeleksi para dosen dan pegawai," ujarnya.
Dia juga meminta rektor untuk mendata para dosen pegawai yang terpapar radikalisme untuk selanjutnya ada pembinaan.
Ke depan, lanjut Nasir, aksi-aksi seperti ini harus terus dilakukan, pemahaman pada Pancasila melalui pendalaman dalam kegiatan akademik mengenai sejarah lahirnya Pancasila dan mengapa harus ada lima sila dalam Pancasila.
"Perguruan Tinggi Indonesia harus menjadi pintu gerbang keberlangsungan Pancasila dan menjaga bingkai NKRI," kata Nasir. (skd)
Berita Terkait
700 anak ikut lomba melukis rangkaian Harkanas di Parigi Moutong
Minggu, 20 November 2022 18:22 Wib
30 provinsi ikut lomba masak ikan tingkat Nasional rangkaian Harkanas
Minggu, 20 November 2022 18:21 Wib
Pemkab Parigi Moutong Sulteng matangkan persiapan Hari Ikan Nasional
Kamis, 15 September 2022 20:21 Wib
Dinas Kelautan Parigi Moutong optimistis lampaui target pendapatan 2021
Kamis, 19 Agustus 2021 22:42 Wib
Dubes Prancis: RI mitra penting bagi Forum Perdamaian Paris
Kamis, 11 Juni 2020 6:48 Wib
Nasir: Menteri mendatang dapat wujudkan BRIN dan PT berkelas dunia
Selasa, 15 Oktober 2019 7:10 Wib
Nasir: Keberpihakan pemerintah jadi kunci dorong penggunaan produk dalam negeri
Selasa, 15 Oktober 2019 7:06 Wib
Pemerintah jemput usulan konstruktif dari mahasiswa
Kamis, 26 September 2019 16:30 Wib