Palu, (antarasulteng.com) - Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) harus digenjot sehingga meningkat dari sebelumnya berada pada peringkat 16 dari 33 provinsi se Indonesia.
Hal itu dikemukakan Gubernur Longki diwakili Asisten Pemerintahan, Hukum dan Politik Faizal Mang pada rapat validasi LPPD di Palu, Jumat.
Rapat tersebut terungkap organisasi perangkat daerah yang belum menyerahkan LPPD terdapat 31 instansi dan gubernur meminta segera menyerahkan laporannya.
"Dari 51 OPD yang telah melengkapi dokumen data pendukung sebanyak 20 OPD, yang belum melengkapi tercatat 31 OPD," katanya.
Validasi data itu dilakukan untuk persiapan kunjungan tim teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang terdiri dari pejabat Ditjen Otda Kemendagri dan BPKP RI.
Kunjungan itu akan dilakukan pada 2 - 6 Oktober 2017.
Selain OPD tingkat provinsi, berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim teknis daerah juga masih ada kabupaten/kota yang belum melengkapi dokumen data pendukungnya.
Faizal mengatakan validasi itu penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas laporan LPPD serta mengoptimalkan penyiapan data dan dokumen pendukung LPPD provinsi maupun kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.
Faizal berharap kualitas LPPD Sulawesi Tengah ke depan semakin meningkat, mengingat hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap LPPD tahun 2015 secara nasional, Sulawesi Tengah berada pada peringkat ke-16 dari 33 provinsi dengan nilai skor 2,6648 dan status kinerja tinggi.
Sementara pada tingkat kabupaten, nilai tertinggi diraih oleh pemerintah Kabupaten Banggai untuk wilayah Sulawesi Tengah dan pada tingkat nasional berada pada peringkat 150 dari 384 kabupaten dengan skor 2,9864.
Dan untuk Kota Palu berada pada peringkat 47 dari 91 kota dengan nilai 2,9985 dengan status tinggi. (skd)
Gubernur Berharap Kualitas LPPD Sulteng Meningkat
Gubernur Longki Djanggola (Humaspemprov)
