Kemensos Target Jangkau 10 Juta Kpm

id kemensos

Kemensos Target Jangkau 10 Juta Kpm

Mensos Khofifah Indar Parawansa memberikan arahan dihadapan peserta rakor program bantuan pangan non tunai (BPNY) di Palu, Rabu (4/10) Foto Anas Massa

Palu, 4/10 (Antara) - Kementerian Sosial pada tahun 2018 menargetkan program bantuan sosial PKH bisa menjangkau sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat tersebar di seluruh Tanah Air.

"Ini target kami dan niscaya bisa terealisasi," kata Mensos Kofhifah Indar Parawansa ketika menutup Rapat Koordinasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) se-Sulawesi Tengah di Palu, Rabu.

Mensos mengatakan pada 2017 pemerintah pusat telah menggulirkan Bansos PKH kepada enam juta KPM yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Apabila Pemerintah Daerah Sulteng memiliki program yang "mirip", kata Mensos Khofifah maka bisa di sinergikan sehingga memperlias jangkauan.

Dengan demikian, katanya, masyarakat yang selama ini mungkin belum memperoleh bansos dapat tercover program dimaksud.

Kemensos memiliki infranstruktur berupa basis data terpadu dan kartu keluarga sejahtera dengan fitur saving accout dan e wallet.

"Pemda bisa pakai itu dan tidak perlu lagi buat sistem baru," kata Mensos Khofifah.

Ia juga menambahkan dengan berdiri sendiri dinas sosial di daerah mempunyai lebih banyak energi untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

Jika sebelumnya seluruh persoalan sosial di daerah ditangani hanya 2-3 pejabat struktural dengan stafnya yang terbatas 7-8 orang, maka saat ini jumlahnya meningkat.

"Masalah sosial tidak bisa dianggap sepele," kata mensos.

Maka sudah seharusnya di daerah ada struktur dalam hal ini dinas sosial yang fokus menjalankan tugasnya. Tugas dan fungsinya tidak dicampur-campur karena tidak akan "nutut" (cukup-red)energinya.

Mensos Khofifah juga optimnistis angka kemiskinan bisa turun hingga satu digit atau dibawah 10 persen.

Optimistis ini, kata mensos harus diiringi dengan sinergitas program pengentasan kemiskinan daerah dengan program kemiskinan pusat.

"Tidak bisa hanya menggandalkan APBN, hars juga ada penguatan dana yang dialokasikan pemerintah daerah dari APBD melalui program-program kreatif daerah," demikian Mensos Khofifah.(BK03)