Jenewa & Yangon (antarasulteng.com) - Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB) bersiap untuk kemungkinan "eksodus lebih lanjut" pengungsi Muslim
Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh dalam enam minggu setelah darurat
pengungsi itu dimulai, kata Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB Mark Lowcock.
Sekira
515.000 orang Rohingya tiba di Bangladesh dari Rakhine bagian barat,
Myanmar, dalam sebuah gerakan pengungisan yang tiada henti-hentinya
setelah pasukan keamanan Myanmar menanggapi serangan militan Rohingya
dengan tindakan keras.
PBB telah mengecam
serangan militer Myanmar sebagai pembersihan etnis, namun Myanmar
menegaskan pasukannya sedang memerangi teroris yang telah membunuh warga
sipil, pemimpin agama dan membakar pedesaan.
Kelompok
hak asasi manusia (HAM) mengatakan lebih dari 400 desa Rohingya di
Rakhine Utara dibakar oleh pasukan keamanan dan warga Budha untuk
mengusir umat Islam.
Mark Lowcock, yang
posisinya di bawah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengulangi
seruan untuk mengakses penduduk di Rakhine utara, dan mengatakan bahwa
situasinya "tidak dapat diterima".
Myanmar yang
mayoritas penduduknya beragama Budha telah memblokir sebagian besar
akses ke wilayah tersebut, walaupun beberapa agen kemanusiaan memiliki
kantor terbuka di sana dan Komite Palang Merah Internasional membantu
Palang Merah Myanmar untuk memberikan bantuan.
"Aliran
orang Myanmar ini belum berhenti. Jelas ada ratusan ribu Rohingya yang
masih tinggal di Myanmar, dan kami ingin siap seandainya ada eksodus
lebih jauh,” kata Lowcock kepada Reuters di Jenewa.
Lowcock mengatakan seorang pejabat senior PBB diperkirakan akan berkunjung ke Myanmar dalam beberapa hari ke depan.
Diperkirakan 2.000 orang Rohingya tiba di Bangladesh setiap hari, Joel Millman dari Organisasi Migrasi Internasional (IMO).
Pejabat
Myanmar mengatakan bahwa mereka berusaha meyakinkan kelompok yang
mencoba melarikan diri ke Bangladesh, namun tidak dapat menghentikan
orang-orang yang bukan warga negara untuk pergi.
Kantor
Berita resmi Myanmar mengatakan bahwa sejumlah besar umat Islam bersiap
untuk melintasi perbatasan karena mereka kesulitan mata pencaharian,
masalah kesehatan, ketidakamanan kepercayaan dan ketakutan untuk menjadi
minoritas.
Badan bantuan internasional telah
memperingatkan adanya krisis gizi buruk pada sekitar 281.000 orang di
Bangladesh yang membutuhkan makanan mendesak, termasuk 145.000 anak
balita dan lebih dari 50.000 wanita hamil dan menyusui.
Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa kolera adalah sebuah risiko di
tengah kekhawatiran penyebaran penyakit di kamp-kamp yang basah kuyup,
di mana relawan mencoba memasang sistem sanitasi.
Sekira 900.000 dosis vaksin kolera akan tiba akhir pekan ini dan kampanye vaksinasi harus dimulai pada pekan depan.
Badan
bantuan yang dipimpin PBB telah mengajukan bantuan senilai 434 juta
dolar Amerika Serikat (AS) selama enam bulan untuk membantu hingga 1,2
juta orang, termasuk 300.000 Rohingya yang sudah berada di Bangladesh
sebelum krisis terakhir, dan 300.000 penduduk desa Banglades.
Rohingya dianggap sebagai imigran gelap di Myanmar dan sebagian besar orang tanpa kewarganegaraan.
Pemimpin
Myanmar Aung San Suu Kyi menghadapi kritik karena tidak berbuat lebih
banyak untuk menghentikan kekerasan tersebut, walaupun sebuah konstitusi
rancangan militer tidak memberinya kekuatan atas pasukan keamanan.
Dia
dikecam atas pelanggaran HAM, dan mengatakan bahwa Myanmar siap untuk
memulai sebuah proses yang disetujui oleh Bangladesh pada 1993, di mana
siapapun yang diverifikasi sebagai pengungsi akan diterima kembali.
Lowcock
mengatakan bahwa pembicaraan antara Myanmar dan Bangladesh mengenai
rencana repatriasi merupakan langkah awal yang berguna.
"Tapi, jelas jalannya panjang," katanya.
Baik
Amerika Serikat (AS) maupun Inggris telah memperingatkan Myanmar bahwa
krisis tersebut membahayakan kemajuan yang telah diraihnya sejak militer
mulai melonggarkan cengkeramannya pada kekuasaan.
Namun,
sejauh ini kekuasaan militer Myanmar masih cukup dominan. Bahkan,
undang-undang dasar Myanmar yang disusun militer menetapkan seseorang
yang menikah dengan orang asing tidak bisa menjadi pemimpin negara dan
pemerintahan. Hal ini dialami Aung San Suu-Kyi yang bersuami warga
negara Inggris, Michael Aris (1946--1999).
China,
yang membangun hubungan dekat dengan Myanmar saat berada di bawah
kekuasaan militer dan sanksi Barat, mendukung kebijakan Pemerintah
Myanmar.
Di Washington, pejabat AS mengatakan
bahwa sanksi dan pemotongan bantuan termasuk di antara pilihan yang
tersedia untuk menekan Myanmar menghentikan kekerasan tersebut tetapi
mereka harus berhati-hati untuk mencegah terjadinya krisis.
"Kami
tidak ingin mengambil tindakan yang memperburuk penderitaan mereka. Ada
risiko di lingkungan yang rumit ini, "Patrick Murphy, seorang wakil
asisten sekretaris negara, mengatakan kepada audiensi Komite Urusan Luar
Negeri Perwakilan AS.
